Skema Realokasi Program Dan Anggaran Pemerintah Dalam Penanganan Pandemi COVID-19 Di Indonesia
Sari
Pemerintah Indonesia menggunakan Rencana Kerja Pemerintah (RKP) sebagai acuan dalam proses penyusunan program dan anggaran di Kementerian/Lembaga (K/L). RKP berupa Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) telah ditetapkan 1 (satu) tahun sebelum pelaksanaan tahun anggaran. Hal ini menjadi persoalan ketika Pandemi COVID-19 terjadi ditengah tahun anggaran berjalan pada tahun 2020 karena belum adanya alokasi program dan anggaran yang mendukung penanganan pandemi. Untuk mengatasi masalah tersebut, pemerintah telah mengeluarkan peraturan yang memungkinkan K/L untuk melakukan pergeseran anggaran antar fungsi dan/atau antar program. Pemerintah Indonesia melalui Kemenristek/Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN) menugaskan Badan Pengkajian dan Penerapan Teknologi (BPPT) sebagai koordinator percepatan pengembangan produk dalam negeri dalam penanganan pandemi. Dalam rangka menindaklanjuti penugasan tersebut, BPPT telah melakukan realokasi perencanaan program dan anggaran tahun 2020 dan tahun 2021. Realokasi program dan anggaran tersebut tidak hanya memungkinkan unit kerja untuk menyusun kegiatan baru pada tahun anggaran berjalan tapi juga dapat mengakomodir pembentukan Task Force Research and Innovation Technology COVID-19 (TFRIC-19) untuk mendukung penanggulangan pandemic dengan produk inovasi. Dengan skema realokasi tersebut, banyak produk inovasi yang dihasilkan dalam waktu singkat yaitu Ventilator ICU, supplement whole Beta, Rapid Diagnostic Test, Mobile Lab BSL-2, mobile hand washer, dll. Produk-produk tersebut telah terbukti dimanfaatkan oleh masyarakat Indonesia untuk memerangi penyebaran COVID-19 melalui 3T (testing, tracing dan treatment).
The Government of Indonesia issues a government work plan (RKP) as a guideline for the ministries and institutions (K/L) in carrying out the program and budget planning. The RKP has been designated as a Budget Implementation Checklist 1 (one) year prior to the current fiscal year. However, the government face the problem when the COVID-19 has become a pandemic in the middle of the current fiscal year 2020 because there was no budget allocation to support pandemic handling and recovery. To overcome this problem, the government has issued a regulation that allows K/L to carry out budget shifts between functions and / or between programs. The Government of Indonesia through the Ministry of Research and Technology / National Research and Innovation Agency (BRIN) has assigned the Agency for the Assessment and Application of Technology (BPPT) as the coordinator the local products development acceleration for handling the pandemic. In order to follow up this regulation, BPPT has reallocated budget and work plan in fiscal year 2020 and 2021. The budget reallocation scenario has allowed each research centres in BPPT not only to proposed and to created new projects in the current fiscal year, but also was able to accommodate the establishment of the COVID-19 Task Force Research and Innovation Technology program (TFRIC-19) to support Indonesia’s pandemic countermeasure by innovation products. This reallocation scheme has produced a lot of innovative products successfully in a short time, such as ICU Ventilator, whole Beta supplement, Rapid Diagnostic Test, Mobile Lab BSL-2, mobile hand washer, etc. The innovation products have been utilized by the community to fight the spread of COVID-19 through testing, tracing and treatment.
Kata Kunci
Teks Lengkap:
PDFReferensi
Abdullah, M. F. (2020). Realokasi Anggaran
Belanja Daerah Ditengah Pandemi Covid-19. Ekonomi Indonesia Di Tengah Pandemi Covid 19.
Abrori, F. (2021). The Role Of Local
Governments In Regional Financial Management For The Handling Of The Covid-19 Pandemic. Yurispruden, 4(2). Https://Doi.Org/10.33474/Yur.V4i2.10250
Badan Pengkajian dan Penerapan Teknologi
(2021). Task Force Riset dan Inovasi Teknologi COVID-19 (TFRIC-19). https://tfric-19.id/
Barlian,Eri, 2016. Metodologi Penelitian
Kualitatif dan Kuantitatif. Penerbit Sukabina Press, Padang
Burhanudin Mukhamad Faturahman, & Dan
Mandala Harefa. (2020). Upaya Pemerintah Dalam Mengantisipasi Perlambatan Pertumbuhan Ekonomi 2020. Journal Ekonomi Dan Kebijakan Publik, 12(10).
Deden Rafi Syafiq Rabbani. (2020). Public Trust
Building Strategy Terhadap Pengelolaan Keuangan Daerah: Telaah Proses Refocusing Dan Realokasi Apbd (Anggaran Pendapatan Belanja Daerah) Dalam Upaya Penanganan Pandemi Covid-19. Jurnal Legislatif, 4.
Feranika, A., & Haryati, D. (2020). Strategi
Kebijakan Fiskal Terhadap Output Dan Inflasi Pada Perekonomian Indonesia Dalam Menghadapi Dampak Virus Covid 19. Business Innovation And Entrepreneurship Journal, 2(3). Https://Doi.Org/10.35899/Biej.V2i3.154
Junaidi, M., Sukarna, K., Arifin, Z., & Soegianto,
S. (2020). Kebijakan Refocusing Anggaran Belanja Daerah Dalam Penanganan Pandemi Covid-19. Halu Oleo Law Review, 4(2). Https://Doi.Org/10.33561/Holrev.V4i2.14096
Kothari, C. R., 2004. Reseacrh Methodology:
Methods & Techniques. New Age International (P) Limited, Publisher. India
Lestyowati, J., & Kautsarina, A. F. (2020).
Implementasi Realokasi Anggaran Dan Refocussing Kegiatan Di Masa Pandemi Covid 19: Studi Kasus Bdk Yogyakarta. Simposiun Nasional Keuangan Negara 2020.
Maryanti, S., Netrawati, I. G. A. O., & Nuada, I.
W. (2020). Pandemi Covid-19 Dan Implikasinya Pada Perekonomian Ntb. Media Bina Ilmiah, 14(11).
Maysarah, M. (2020). Hospital Responsibilities
For The Use Of Covid-19 Handling Funds Based On A State Administrative Law Perspective. International Journal Reglement 1(1). Nurdiani, Dini (2021). Analisis Integrasi dan Koordinasi Terhadap Implementasi Refocusing Anggaran dalam Penanganan Covid 19. Aksyana: Jurnal dan Keuangan Islam, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Universitas Suryakancana.
Pambudi, D. B., Sari, R. P., & Aisyah, R. D.
(2021). Regulatory Evaluation Related To Managing The Spread Of Covid-19 In Indonesia. Soepra, 7(1). Https://Doi.Org/10.24167/Shk.V7i1.2923
Pemerintah (2007). Undang-Undang 17 tahun
tentang Rencana Jangka Panjang Nasional 2005-2025
Pemerintah (2019). Peraturan Presiden nomor 61
tahun 2019 tentang Rencana Kerja Pemerintahtahun 2020
Pemerintah (2020). Peraturan Presiden nomor 18
tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional 2020-2024
Pemerintah (2020). Undang-Undang nomor 2
tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020
Pemerintah (2020). Peraturan Presiden nomor 86
tahun 2020 tentang Rencana Kerja Pemerintah tahun 2021
Rabban, D. (2020). Keuangan Daerah: Telaah
Proses Refocusing Dan Realokasi Apbd (Anggaran Pendapatan Belanja Daerah) Dalam Upaya Penanganan Pandemi Covid-19. Jurnal Legislatif.
Rahmawati, I., Rusman, R., (2021). Efektivitas
Kebijakan Realokasi Dan Penyesuaian Anggaran Terhadap Pertumbuhan Ekonomi Di Masa Pandemi Covid-19 (Studi Kasus Sintesa Stiei)
Sanjaya, Natta (2020). Kebijakan Penganggaran
Daerah dimasa Pandemi COVID-19 (Study kasus pada pemerintah daerah provinsi Banten). Jurnal Ilmu Administrasi Volume 17 no 2. Banten
Siregar, A. P., & Oktaviana, N. (2020). Realokasi
Kartu Pra Kerja Dalam Mendukung Intensifikasi Sektor Pertanian. Agrisaintifika: Jurnal Ilmu-Ilmu Pertanian, 4(1). Https://Doi.Org/10.32585/Ags.V4i1.843
Sudaryanto, E. (2020). Strategi Realokasi Apbd
Untuk Penanggulangan Pamdemi Covid-19 Studi Kasus Pada Pemerintah Daerah “X.” Seminar Nasional Manajemen, Ekonomi Dan Akuntansi, 5(1).
Sugiyono, 2013. Metode Penelitian Kuantitaif,
Kualitatif dan R & D. Penerbit ALFABETA, Bandung.
DOI: https://doi.org/10.24198/aliansi.v0i0.43340
Refbacks
- Saat ini tidak ada refbacks.
Aliansi : Jurnal Politik, Keamanan Dan Hubungan Internasional Terindeks Di:
Penerbit:
Pusat Studi Keamanan dan Internasional, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Padjadjaran. Kampus FISIP Universitas Padjadjaran, Gedung D, Lt.2
Jl. Raya Bandung-Sumedang Km.21, Jatinangor, Sumedang, Indonesia