ANALISIS IMPLEMENTASI KEBIJAKAN PENGADAAN ALUTSISTA RI DALAM KERANGKA KEBIJAKAN MINIMUM ESSENTIAL FORCE (MEF) PADA TAHUN 2020-2024

Sari

Sistem pertahanan suatu negara mencerminkan kedaulatan dan kekuatan negara tersebut. Dengan beban berat yang dimiliki oleh Sistem Keamanan di Indonesia, Pengadaan Alat Utama Sistem Pertahanan (Alutsista) sudah selayaknya harus ditingkatkan. keseriusan pemerintah dalam pengadaan Alutsista tersebut juga harus diimplementasikan secara bijak dan tegas terutama dalam mencapai Minimum Essential Force (MEF) yang hingga sampai saat ini belum mencapai target standar 100 persen atau dengan kata lain masih berada di bawah target yang telah ditetapkan. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis terkait dengan bagaimana implementasi kebijakan pengadaan Alutsista dalam kerangka Minimum Essential Force atau MEF. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif-deskriptif. hasil dari penelitian ini adalah meskipun sumber daya manusia yang dimiliki dalam industri pertahanan Indonesia saat ini masih dalam proses perkembangan untuk menjadi lebih baik lagi, sumber daya finansial merupakan faktor yang memiliki dampak yang besar dalam keberhasilan kebijakan pemenuhan MEF tersebut. Selain itu, payung hukum yang jelas yakni dalam Permenhan RI Nomor 17 Tahun 2014 mengenai Pelaksanaan Pengadaan Alat Utama Sistem Senjata di Lingkungan Kementerian Pertahanan dan Tentara Nasional menjelaskan alur komunikasi serta sikap dan kecenderungan dari para pelaksana kebijakan.

A country's defense system reflects the country's sovereignty and strength. With the heavy burden that is owned by the Security System in Indonesia, it is appropriate that the Procurement of the Defense System Main Equipment (Alutsista) should be increased. the seriousness of the government in the procurement of defense equipment must also be implemented wisely and decisively, especially in achieving the Minimum Essential Force (MEF), which until now has not reached the 100 percent standard target in other words it is still below the set target. This study aims to analyze related to how the implementation of defense equipment procurement policies within the Minimum Essential Force or MEF framework. This study uses a qualitative-descriptive method. The results of this study are that although the human resources in the Indonesian defense industry are currently still in the process of developing to become even better, financial resources are a factor that has a major impact on the success of the MEF compliance policy. In addition, a clear legal umbrella, namely in the Minister of Defense of the Republic of Indonesia Number 17 of 2014 concerning the Implementation of the Procurement of Main Weapon System Equipment within the Ministry of Defense and the National Armed Forces, explains the flow of communication as well as the attitudes and tendencies of policy implementers.