Polisi Pasca Soeharto : Praktek Korupsi Mengalir Sampai Jauh

Muradi -

Abstrak


Tulisan ini akan mendiskusikan dua hal, yakni: Pertama, membahas berbagai praktik korupsi dan penyalahgunaan wewenang di Polri paska berpisah dari ABRI, baik yang terkait internal langsung maupun yang terkait dengan pelayanan, peran dan fungsi Polri dari tingkat Mabes Polri hingga Pos Polisi. Setelah dua belas tahun berpisah dari ABRI, Polri berubah menjadi institusi yang cenderung permisif dengan praktik-praktik penyalahgunaan wewenang dan korupsi. Dengan berbagai istilah dan mekanisme yang ada, Polri keluar dari cita-cita dalam mewujudkan Polri yang mandiri dan profesional. Hal tersebut juga terkondisikan oleh mekanisme mobilitas vertikal yang kurang transparan, dan cenderung membuka peluang terjadinya transaksi dan jual beli jabatan dan kepangkatan serta akses untuk menempuh pendidikan lanjutan Polri yang juga tidak gratis. Perlu ada ’uang pelicin, ’uang minyak’ dan sejumlah istilah lainya yang menyebabkan sebagian besar oknum Polri berupaya untuk dapat mengakses mobilitas vertikal tersebut dengan berbagai praktik korupsi dan penyalahgunaan wewenang. Kedua, tulisan ini juga menganalisis karakteristik, pola dan model praktik korupsi dan penyalahgunaan wewenang di Polri. Dengan harapan bahwa dengan mengetahui karakteristik, pola dan model praktik korupsi dan penyalahgunaan wewenang, maka ada langkah konkret dari pengambil kebijakan untuk setidaknya meminimalisir praktik korupsi dan penyalahgunaan wewenang di Polri dari tingkat Mabes Polri hingga Pos Polisi.

 

Kata Kunci: Polri, Korupsi, Penyalahgunaan wewenang, mobilitas vertikal, Pengawasan, Kontrol, Publik


Teks Lengkap:

PDF

Refbacks

  • Saat ini tidak ada refbacks.