Reposisi Peraturan Desa dalam Kajian Undang-undang Nomor 10 Tahun 2004 & Undang-undang No. 12 Tahun 2011

Nandang Alamsah Deliarnoor

Abstrak


Pendahuluan

Ada hal yang menarik tentang kedudukan Peraturan Desa ini pasca berlakunya Undang-Undang No. 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan yang menggantikan Undang-Undang No. 10 Tahun 2004. Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang No. 10 Tahun 2004 menyatakan bahwa Jenis dan hierarki Peraturan Perundang-undangan adalah sebagai berikut :

a. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

b. Undang-Undang/Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang;

c. Peraturan Pemerintah;

d. Peraturan Presiden;

e. Peraturan Daerah.

Selanjutnya dalam Pasal 7 ayat (2) Undang-Undang No. 10 Tahun 2004 menjelaskan bahwa Peraturan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e meliputi:

  1. Peraturan Daerah provinsi dibuat oleh dewan perwakilan rakyat daerah provinsi bersama dengan gubernur;
  2. Peraturan Daerah kabupaten/kota dibuat oleh dewan perwakilan rakyat daerah kabupaten/kota bersama bupati/walikota;
  3. Peraturan Desa/peraturan yang setingkat, dibuat oleh badan perwakilan desa atau nama

lainnya bersama dengan kepala desa atau nama lainnya.

Kemudian berdasarkan Pasal 7 ayat (3) Undang-Undang No. 10 Tahun 2004  disebutkan bahwa ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pembuatan Peraturan Desa/peraturan yang setingkat diatur dengan Peraturan Daerah kabupaten/kota yang bersangkutan.

Jadi kalau melihat ketentuan Pasal 7 ayat (1), (2), dan (3) Undang-Undang No. 10 Tahun 2004 di atas, peraturan desa jelas-jelas merupakan  salah satu dari pengertian Peraturan Daerah yang keberadaannya di tingkat Desa. Walaupun demikian tata cara pembuatan peraturan desanya ternyata harus diatur oleh peraturan daerah kabupaten atau kota yang bersangkutan.

Namun, berdasarkan Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang No. 12 Tahun 2011 sebagai Undang-Undang pengganti dari Undang-Undang No. 10 Tahun 2004, jenis dan hierarki Peraturan Perundang-undangan itu terdiri atas:

a.   Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

b.   Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat;

c.   Undang-Undang/Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang;

d.   Peraturan Pemerintah;

e.   Peraturan Presiden;

f.    Peraturan Daerah Provinsi; dan

g.   Peraturan Daerah Kabupaten/Kota.

Jadi Peraturan Daerah Provinsi dan Peraturan Daerah Kabupaten/Kota masuk dalam sistem hierarki, sedangkan Peraturan Desa menjadi tidak masuk dalam sistem hierarki. Baru dalam Pasal 8 ayat (1) dan (2) Undang-Undang No. 12 Tahun 2011 peraturan desa disebut-sebut atau tersirat diatur. Secara utuh Pasal 8 ayat (1) dan (2) Undang-Undang No. 12 Tahun 2011 menyatakan sebagai berikut :

 (1) Jenis Peraturan Perundang-undangan selain sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) mencakup peraturan yang ditetapkan oleh Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Mahkamah Agung, Mahkamah Konstitusi, Badan Pemeriksa Keuangan, Komisi Yudisial, Bank Indonesia, Menteri, badan, lembaga, atau komisi yang setingkat yang dibentuk dengan Undang-Undang atau Pemerintah atas perintah Undang-Undang, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, Gubernur, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota, Bupati/Walikota, Kepala Desa atau yang setingkat.

(2) Peraturan Perundang-undangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diakui keberadaannya dan mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang diperintahkan oleh Peraturan Perundang-undangan yang lebih tinggi atau dibentuk berdasarkan kewenangan.

Jadi Peraturan Desa berdasarkan Undang-Undang No. 12 Tahun 2011 dipisahkan eksistensinya sebagai Peraturan Daerah sebagaimana diatur oleh Undang-Undang No. 10 Tahun 2004. Dengan kata lain posisi peraturan desa sekarang ini menunjukkan bukan merupakan peraturan daerah lagi. Pertanyaan yang timbul adalah apakah dengan adanya reposisi peraturan desa oleh Undang-Undang No. 12 Tahun 2011 terhadap Undang-Undang No. 10 Tahun 2004 eksistensi dan urgensi peraturan desa menjadi berkurang secara yuridis?

Teks Lengkap:

PDF

Refbacks

  • Saat ini tidak ada refbacks.