Implementasi Kebijakan Pembangunan Bidang Pertahanan di Wilayang Perbatasan Antaranegara dalam Konteks Otonomi Daerah (Studi Kasus di Wilayah Perbatasan Indonesia dengan Timor Leste)

Rahman Mulyawan

Abstrak


Pengembangan kawasan perbatasan memerlukan suatu langkah strategis dan komprehensif. Wilayah perbatasan, termasuk pulau-pulau kecil terluar memiliki potensi sumber daya alam yang cukup besar, serta merupakan wilayah yang sangat strategis bagi pertahanan dan keamanan negara.

Namun demikian, pembangunan di beberapa wilayah perbatasan masih sangat jauh tertinggal dibandingkan dengan pembangunan di wilayah negara tetangga. Kondisi sosial ekonomi masyarakat yang tinggal di daerah ini umumnya jauh lebih rendah dibandingkan dengan kondisi sosial ekonomi warga negara tetangga. Hal ini telah mengakibatkan timbulnya berbagai kegiatan ilegal di daerah perbatasan yang dikhawatirkan dalam jangka panjang dapat menimbulkan berbagai kerawanan sosial.


Permasalahan utama dari ketertinggalan pembangunan di wilayah perbatasan adalah arah kebijakan pembangunan kewilayahan yang selama ini cenderung berorientasi ’inward looking’, sehingga seolah-olah kawasan perbatasan hanya menjadi halaman belakang dari pembangunan negara. Akibatnya, wilayah-wilayah perbatasan dianggap bukan merupakan wilayah prioritas pembangunan oleh pemerintah pusat maupun daerah. Pengembangan wilayah-wilayah perbatasan harus mengubah arah kebijakan pembangunan yang selama ini cenderung berorientasi inward looking menjadi outward looking, sehingga kawasan tersebut dapat dimanfaatkan sebagai pintu gerbang aktivitas ekonomi dan perdagangan dengan negara tetangga.
Daerah Perbatasan merupakan wilayah pembinaan yang luas dengan pola penyebaran penduduk yang tidak merata, sehingga menyebabkan rentang kendali pemerintah, pengawasan dan pembinaan teritorial sulit dilaksanakan dengan mantap dan efisien. Seluruh bentuk kegiatan atau aktivitas yang ada di daerah perbatasan apabila tidak dikelola dengan baik akan mempunyai dampak terhadap kondisi pertahanan dan keamanan, di tingkat regional maupun internasional baik secara langsung maupun tidak langsung. Daerah perbatasan sangat rawan akan persembunyian kelompok GPK, penyelundupan dan kriminal lainnya termasuk terorisme, sehingga perlu adanya kerjasama yang terpadu antar instansi terkait dalam penanganannya.


Pembangunan di wilayah perbatasan khususnya diarahkan untuk mempercepat penanganan 3 (tiga) permasalahan mendasar yang dihadapi oleh pengembangan wilayah perbatasan, yaitu yang permasalahan terkait dalam aspek delimitasi dan deliniasi batas, kesenjangan pembangunan, serta aspek politik, hukum, dan keamanan.


Teks Lengkap:

PDF

Refbacks

  • Saat ini tidak ada refbacks.