KEPENTINGAN PETAHANA DALAM MANIPULASI PILKADA LABUHAN BATU SELATAN 2015

Amri Yusra, Ikhsan Darmawan

Abstrak


Etika penyelenggara pemilu telah diatur dengan Peraturan Bersama di mana ketika peraturan itu dilanggar, maka penyelenggara pemilu itu dapat diberi sanksi sampai yang terberat: pemberhentian tetap. Meskipun demikian, peraturan ketat itu tak berhasil membuat empat orang Komisioner Labuhan Batu Selatan tak melakukan manipulasi dalam Pilkada Labuhan Batu Selatan 2015 yang berujung pada diberhentikannya mereka oleh DKPP. Artikel ini bertujuan untuk menjawab pertanyaan: ‘Mengapa terjadi manipulasi dalam Pilkada Labuhan Batu Selatan tahun 2015?” Dengan menggunakan metode kualitati serta pengumpulan data melalui wawancara mendalam dan studi dokumen, artikel ini menjelaskan bagaimana konteks awal terjadinya manipulasi, proses-proses yang terjadi setelahnya saat Pilkada berlangsung, dan penjelasan mengapa terjadi manipulasi disertai analisis dengan menggunakan kerangka teori manipulasi Pemilu. Sedikit berbeda dengan argumen pada umumnya bahwa manipulasi dalam pemilu terjadi karena adanya kepentingan memastikan kemenangan petahana agar bisa melewati batas menang minimal, artikel ini berargumen bahwa manipulasi dalam Pilkada Labuhan Selatan tahun 2015 disebabkan adanya kombinasi antara kepentingan memenangkan petahana dan kelemahan dalam aturan tentang proses rekrutmen penyelenggara Pilkada. 


Kata Kunci


manipulasi, Pilkada, Labuhan Batu Selatan, kepentingan petahana, kelemahan regulasi

Teks Lengkap:

PDF

Referensi


Anderson, Benedict. 1996. “Election and Participation in Three Southeast Asian Countries.” dalam The Politics of Elections in Southeast Asia, Robert Taylor. Cambridge: Cambridge University Press.

Asshiddiqie, Jimly. 2013. Menegakkan Etika Penyelenggara Pemilu. Jakarta: PT RajaGrafindo Persada.

Balinski, Michel, 1996, A Case Study of Electoral Manipulation: The Mexican Laws of 1989 and 1994, Electoral Studies, Vol. 15, No. 2, 203-217,

Darwis, Muh. Salman. 2015. “Menakar Independensi Penyelenggara Pemilu dalam Pemilihan Kepala Daerah Serentak 2015.” Jurnal Etika dan Pemilu 1 (No.2): 22-35.

Elklit, Jorgen dan Palle Svensson. 1997. “What Makes Elections Free and Fair?” Journal of Democracy 8 (No.3): 32-46.

Falizewski, Piotr, 2008, Manipulation of Elections: Algorithms and Infeasibility Results, Disertasi di University of Rochester, New York.

Firman. 2015. “Etika Menjaga Netralitas dan Imparsialitas Bagi Birokrasi dan Pimpinan Penyelenggara Pemilu” Jurnal Etika dan Pemilu 1 (No.3): 20-30).

Goodwin-Gill, Guy S., 2006, Free and Fair Elections: New Expanded Edition, Geneva: Inter-Parliamentary Union.

Hyden, Goran dan Colin Leys. 1972. “Elections and Politics in Single-Party Systems: The Case of Kenya and Tanzania.” British Journal of Political Science 2 (No.4): 389-420.

Keputusan DKPP Nomor 70/DKPP-PKE-IV/2015, bagian II. Duduk Perkara, Alasan-Alasan dan Pokok Pengaduan Pengadu, point 5, halaman 4.

Lehoucq, Fabrice. 2003. “Electoral Fraud: Causes, Types, and Consequences.” Annual Review of Political Science 6: 233-256.

Lewis, Paul. 1990. “Non-competitive Elections and Regime Change: Poland 1989.” Parliamentary Affairs 43: 90-107.

Puskapol UI. 2016. Pemetaan Pelanggaran Etika Penyelenggara Pemilu (2013-2015). Laporan tidak dipublikasikan.

Sakwa, Richard dan Martin Crouch. 1978. “Elections in Communist Poland: An Overview and Reappraisal.” British Journal of Political Science 8 (No.4): 403-424.

Sarnan, Mukhtar. 2015. “Kecurangan dalam Kontestasi Politik: Kasus Pemilukada.” Jurnal Etika dan Pemilu 1 (No.1): 71-86.

Sasongko, Wahyu. 2015. “Efektivitas Putusan DKPP.” Jurnal Etika dan Pemilu 1 (No.1): 49-58.

Schedler, Andreas. 2002. “Election Without Democracy: The Menu of Manipulation.” Journal of Democracy 13 (No.2): 36-50.

Simpser, Alberto, 2013, Why Government and Parties Manipulate Elections: Theory, Practice, and Implications, Cambridge: Cambridge University Press.

Taylor, Robert. 1996. “Elections and Politics in Southeast Asia.” dalam The Politics of Elections in Southeast Asia. Cambridge: Cambridge University Press.

Yuningsih, Neneng Yani dan Valina Singka Subekti. 2015. “Demokrasi dalam Pemilihan Kepala Desa? Studi Kasus Desa Dengan Tipologi Tradisional, Transisional, dan Modern di Provinsi Jawa Barat Tahun 2008-2013.” Jurnal Politik 1(No.2): 231-261.

http://www.kpu-labuhanbatuselatankab.go.id/download/index/Download_page/4

http://harianandalas.com/kanal-berita-terkini/bawaslu-ri-akui-panitia-pengawas-pemilu-labuhanbatu-selatan-bermasalah.

Hasil Wawancara

Wawancara dengan Roni Al Atar, fungsionaris Partai Gerindra, pada tanggal 3 Agustus 2016, di Kantor Partai Gerindra, Kota Pinang, Labuhan Batu Selatan, Sumut.

Wawancara dengan H. Maratamin Harahap, Ketua MUI Kabupaten Labuhanbatu Selatan, pada tanggal 4 Agustus 2016, di Kota Pinang, Labuhan Batu Selatan, Sumatera Utara.

Wawancara dengan Syamsul Rizal, pada tanggal 4 Agustus 2016, di Kantor Partai Golkar, Kota Pinang, Labuhan Batu Selatan, Sumatera Utara.

Wawancara dengan Sarwo Edi, Anggota Tim Seleksi KPU Labuhan Batu Selatan.




DOI: https://doi.org/10.24198/jwp.v2i2.13989



 

JWP (Jurnal Wacana Politik) Terindeks Di:

Google ScholarDirectory of Open Access Journal Bielefeld Academic Search Engine (BASE) WorldCat Indonesia One Search            
 
 

Penerbit:

Departemen Ilmu Politik, FISIP. Universitas Padjadjaran.

Kampus FISIP Universitas Padjadjaran, Gedung D, Lt.2

Jl. Raya Bandung-Sumedang Km.21, Jatinangor, Sumedang

Indonesia

   
Jumlah Pengunjung