REFORMASI PENGELOLAAN ASET DAERAH MELALUI UPAYA DIGITALISASI DI WILAYAH DKI JAKARTA

Abstrak

Pengelolaan aset daerah dalam konteks desentralisasi semakin menghadapi tantangan terkait transparansi, efisiensi, dan akuntabilitas. Di wilayah Ibu Kota Indonesia, Provinsi DKI Jakarta, tantangan tersebut menjadi semakin kompleks mengingat besarnya nilai aset daerah yang tercatat mencapai Rp746,39 triliun. Upaya reformasi tata kelola aset melalui digitalisasi, seperti pengembangan basis data aset terintegrasi dan interoperabilitas sistem informasi menunjukkan pergeseran strategis dalam pengelolaan sumber daya publik. Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji implementasi teknologi digital dalam pengelolaan aset daerah di DKI Jakarta dengan menganalisis kesiapan institusi, kerangka regulasi, dan dampak terhadap tata kelola. Metode yang digunakan adalah studi kasus kualitatif dengan teknik wawancara mendalam dan analisis dokumen. Hasil penelitian menunjukkan adanya hambatan utama berupa fragmentasi kepemilikan data, keterbatasan kapasitas sumber daya manusia, dan kurangnya koordinasi antar instansi. Meskipun demikian, inisiatif digital memiliki potensi besar untuk meningkatkan kualitas tata kelola aset daerah apabila didukung oleh kepemimpinan yang kuat, kolaborasi lintas sektor, dan sinkronisasi kebijakan yang berkelanjutan. Studi ini memberikan kontribusi terhadap wacana inovasi sektor publik dan menawarkan rekomendasi kebijakan untuk penguatan manajemen aset berbasis digital dalam konteks pemerintahan perkotaan.

Public asset management in decentralized settings has increasingly faced challenges related to transparency, efficiency, and accountability. In Indonesia’s capital region, DKI Jakarta, these challenges are amplified by the scale and value of regional assets, which reach IDR 746,39 trillion. Recent efforts to reform asset governance through digitalization—such as the development of integrated asset databases and system interoperability—present a strategic shift in managing public resources. This study explores the implementation of digital technologies in public asset management in DKI Jakarta, analysing institutional readiness, regulatory frameworks, and governance outcomes. Using a qualitative case study approach supported by interviews with key stakeholders and document analysis, the research identifies critical barriers such as fragmented data ownership, limited human resource capacity, and insufficient coordination among agencies. The findings suggest that while digital initiatives hold significant potential to improve asset governance, their success depends on strong leadership, inter-agency collaboration, and continuous policy alignment. This study contributes to the growing discourse on public sector innovation and offers policy recommendations to strengthen digital-based asset management in urban governance contexts.