PARADOKS KEDAULATAN DIGITAL INDONESIA DI TENGAH DOMINASI PLATFORM GLOBAL

Abstrak

Penelitian ini mengkaji respons negara Indonesia terhadap dominasi platform digital global dalam konteks kedaulatan digital. Permasalahan utama terletak pada ketimpangan relasi kekuasaan antara negara dan korporasi teknologi global yang menguasai data, infrastruktur, dan arus informasi. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis sejauh mana Indonesia mampu mempertahankan kedaulatan digital di tengah tekanan tersebut. Metode yang digunakan adalah pendekatan kualitatif deskriptif-analitis dengan teknik studi kepustakaan, serta dianalisis menggunakan kerangka kedaulatan digital dan surveillance capitalism. Hasil penelitian menunjukkan bahwa respons Indonesia bersifat adaptif melalui instrumen regulasi, pembangunan infrastruktur, dan intervensi ekonomi digital, namun belum mampu mengubah struktur dominasi platform global secara fundamental. Selain itu, keterbatasan kapasitas teknologi, keamanan data, dan sumber daya manusia memperlemah efektivitas kebijakan yang diambil. Kesimpulannya, kedaulatan digital Indonesia masih berada pada tahap normatif dan regulatif, di mana negara memiliki otoritas formal tetapi belum memiliki kontrol substantif atas ekosistem digital. Oleh karena itu, diperlukan penguatan kapasitas domestik dan strategi struktural untuk mengurangi ketergantungan terhadap sistem digital global.

This study examines the Indonesian state’s response to the dominance of global digital platforms within the context of digital sovereignty. The main problem lies in the asymmetrical power relations between the state and global technology corporations that control data, infrastructure, and information flows. This research aims to analyze the extent to which Indonesia is able to maintain its digital sovereignty under such pressures. The study employs a qualitative descriptive-analytical approach using library research, analyzed through the frameworks of digital sovereignty and surveillance capitalism. The findings reveal that Indonesia’s response is adaptive, reflected in regulatory measures, infrastructure development, and digital economic interventions, yet it has not fundamentally altered the structural dominance of global platforms. Moreover, limitations in technological capacity, data security, and human resources weaken the effectiveness of these policies. It is concluded that Indonesia’s digital sovereignty remains at a normative and regulatory stage, where the state retains formal authority but lacks substantive control over the digital ecosystem. Therefore, strengthening domestic capacity and adopting structural strategies are essential to reduce dependency on the global digital system.