JANE (Jurnal Administrasi Negara) ini diterbikan berkala oleh Departemen Administrasi Publik FISIP Universitas Padjadjaran dua kali dalam setahun. Berisi artikel tulisan ilmiah dalam bentuk hasil penelitian dan non penelitian, kajian analisis, aplikasi teori dan review dalam keilmuan Administrasi Negara/Publik. JANE (Jurnal Administrasi Negara) ini bertujuan untuk meningkatkan kuantitas dan kualitas serta menyebarkan kajian Administrasi Negara/Publik, sekaligus sebagai media komunikasi antara cendekiawan, praktisi, mahasiswa dan para pemerhati dalam bidang keilmuan Administrasi Negara/Publik. Pada tahun publikasi berikutnya, jurnal diterbitkan dua kali dalam satu tahun (Februari dan Agustus). Setiap penulis yang tertarik dapat mengirimkan naskah mengikuti pedoman pengiriman. Silakan baca panduan ini dengan seksama. Penulis yang ingin menyerahkan naskah mereka ke kantor editorial JANE (Jurnal Administrasi Negara). Jika naskah yang diserahkan tidak sesuai dengan pedoman atau ditulis dalam format yang berbeda, maka akan ditolak oleh editor sebelum ditinjau lebih lanjut. Para editor hanya akan menerima naskah yang memenuhi format yang ditugaskan. Setiap artikel yang ditujukan kepada staf editorial akan dipilih melalui Desk Review dan proses Evaluasi Naskah Awal oleh Dewan Editorial. Kemudian, artikel akan dikirim ke Mitra Bebestari / peer reviewer dan akan masuk ke seleksi berikutnya oleh Double-Blind Peer-Review Process, di mana masing-masing reviewer tidak mengetahui identitas satu sama lain, baik penulis dengan reviewer maupun sesama reviewer. Rincian lebih lanjut tentang kebijakan peninjauan dan proses tersedia pada pedoman pengiriman. JANE (Jurnal Administrasi Negara) telah diakreditasi sebagai Jurnal Ilmiah sesuai Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Tinggi, Riset, Dan Teknologi Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, Dan Teknologi Republik Indonesia Nomor 177/E/KPT/2024 Tentang Peringkat Akreditasi Jurnal Ilmiah Periode II Tahun 2024 dengan PERINGKAT SINTA 4 (Volume 13 Nomor 2 Tahun 2022 sampai Volume 18 Nomor 1 Tahun 2027) ISSN : 2597-758X (online) ISSN : 2086-1338 (print)
KAPASITAS PENILAI DI BADAN PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH KABUPATEN BOGOR: KESESUAIAN DENGAN PMK 85/2024
Implementasi PMK Nomor 85 Tahun 2024 menuntut pemerintah daerah memiliki sumber daya manusia yang kompeten dalam melaksanakan penilaian Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB P2). Penelitian ini bertujuan menganalisis pembangunan kapasitas SDM pelaksana penilaian PBB P2 di Bappenda Kabupaten Bogor menggunakan kerangka Capacity Building Grindle yang meliputi Human Resource Development, Organizational Strengthening, dan Institutional Reform. Penelitian menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode studi kasus, data diperoleh melalui wawancara, observasi, dan studi dokumentasi, kemudian dianalisis menggunakan model interaktif Miles, Huberman, dan Saldana. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kapasitas SDM masih menghadapi kesenjangan pada ketiga dimensi tersebut. Pada dimensi Human Resource Development, kompetensi teknis belum merata akibat keterbatasan pelatihan, sertifikasi, dan pemahaman terhadap PMK 85/2024. Pada dimensi Organizational Strengthening, sistem orientasi, mentoring, dan pengembangan kompetensi belum terstruktur. Sementara itu, pada dimensi Institutional Reform, perubahan regulasi belum sepenuhnya diikuti oleh kesiapan kelembgaan dan penataan jabatan fungsional. Penelitian ini menunjukkan bahwa pembangunan kapasitas SDM penilai PBB P2 memerlukan penguatan kompetensi individu, sitem organisasi, dan reformasi kelembagaan secara terpadu untuk mendukung implementasi PMK 85/2024 secara efektif. The implementation of Minister of Finance Regulation Number 85 of 2024 requires local government to have competent human resources capable of conducting Land and Building Tax for Rural and Urban Areas (PBB P2) property assessments. This study aims to analyze the capacity building of personnel responsible for PBB P2 property assessment at the Regional Revenue Agency (Bappenda) of Bogor Regency using Grindle’s Capacity Building framework, which comprises Human Resource Development, Organizational Strengthening, and Institutional Reform. A qualitative case study approach wa employed. Data were collected through in-depth interviews, observation, and document analysis and analyzed using the inetractive model of Miles, Huberman, and Saldana. The findings reveal capacity gaps across all three dimensions. Human Resource Development is constrained by uneven technical training, profesional certification, and underrstanding of PMK 85/2024. Organizational Strengthening remains limited by the absence of structured orientation, mentoring, and competnsy development systems. Institutional Reform is challenged by the gap between regulatory changes and organizational readiness, particularly regarding functional position arrangements and institutional capacity. The study concludes that strenthening individual competencies, organizational systems, and institutional reforms is essential to support the effective implementation of PMK 85/2024