JANE (Jurnal Administrasi Negara) ini diterbikan berkala oleh Departemen Administrasi Publik FISIP Universitas Padjadjaran dua kali dalam setahun. Berisi artikel tulisan ilmiah dalam bentuk hasil penelitian dan non penelitian, kajian analisis, aplikasi teori dan review dalam keilmuan Administrasi Negara/Publik. JANE (Jurnal Administrasi Negara) ini bertujuan untuk meningkatkan kuantitas dan kualitas serta menyebarkan kajian Administrasi Negara/Publik, sekaligus sebagai media komunikasi antara cendekiawan, praktisi, mahasiswa dan para pemerhati dalam bidang keilmuan Administrasi Negara/Publik. Pada tahun publikasi berikutnya, jurnal diterbitkan dua kali dalam satu tahun (Februari dan Agustus). Setiap penulis yang tertarik dapat mengirimkan naskah mengikuti pedoman pengiriman. Silakan baca panduan ini dengan seksama. Penulis yang ingin menyerahkan naskah mereka ke kantor editorial JANE (Jurnal Administrasi Negara). Jika naskah yang diserahkan tidak sesuai dengan pedoman atau ditulis dalam format yang berbeda, maka akan ditolak oleh editor sebelum ditinjau lebih lanjut. Para editor hanya akan menerima naskah yang memenuhi format yang ditugaskan. Setiap artikel yang ditujukan kepada staf editorial akan dipilih melalui Desk Review dan proses Evaluasi Naskah Awal oleh Dewan Editorial. Kemudian, artikel akan dikirim ke Mitra Bebestari / peer reviewer dan akan masuk ke seleksi berikutnya oleh Double-Blind Peer-Review Process, di mana masing-masing reviewer tidak mengetahui identitas satu sama lain, baik penulis dengan reviewer maupun sesama reviewer. Rincian lebih lanjut tentang kebijakan peninjauan dan proses tersedia pada pedoman pengiriman. JANE (Jurnal Administrasi Negara) telah diakreditasi sebagai Jurnal Ilmiah sesuai Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Tinggi, Riset, Dan Teknologi Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, Dan Teknologi Republik Indonesia Nomor 177/E/KPT/2024 Tentang Peringkat Akreditasi Jurnal Ilmiah Periode II Tahun 2024 dengan PERINGKAT SINTA 4 (Volume 13 Nomor 2 Tahun 2022 sampai Volume 18 Nomor 1 Tahun 2027) ISSN : 2597-758X (online) ISSN : 2086-1338 (print)
MENGATASI KETIDAKSESUAIAN KANDIDAT : PERAN METODE SIMPLE ADDITIVE WEIGHTING (SAW) DALAM PENGAMBILAN KEPUTUSAN SELEKSI PT SAGALA
Penelitian ini dilatarbelakangi oleh tingginya ketidaksesuaian kandidat dalam proses seleksi karyawan operasional di PT Sagala, yang terlihat dari banyaknya kegagalan kandidat pada tahap lanjutan serta pengunduran diri selama masa pelatihan kerja. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengalaman dan tantangan yang dihadapi divisi rekrutmen dan staffing dalam proses seleksi, khususnya terkait aspek efisiensi, objektivitas, dan konsistensi penilaian, serta menerapkan metode Simple Additive Weighting sebagai alat bantu pengambilan keputusan guna meningkatkan akurasi dan transparansi seleksi. Penelitian menggunakan pendekatan sequential explanatory, yaitu penggalian data kualitatif melalui wawancara mendalam dan observasi, yang kemudian dipadukan dengan analisis kuantitatif melalui metode penilaian multikriteria terhadap data kandidat dari tiga outlet. Hasil penelitian menunjukkan bahwa ketidaksesuaian kandidat terutama disebabkan oleh proses screening yang belum konsisten, perbedaan standar penilaian antarpetugas, dan belum optimalnya pemanfaatan data objektif seperti pengalaman kerja, jarak domisili, usia, dan ekspektasi gaji. Penerapan metode Simple Additive Weighting menghasilkan peringkat kandidat yang lebih stabil dan mampu mengidentifikasi kandidat dengan potensi retensi lebih baik dibandingkan keputusan seleksi aktual. Kesimpulan penelitian menegaskan bahwa integrasi metode kuantitatif pada tahap awal seleksi diperlukan untuk meningkatkan efisiensi proses, mengurangi risiko turnover, serta memperkuat kualitas keputusan rekrutmen di PT Sagala. This research is motivated by the high level of candidate mismatch in the operational employee selection process at PT Sagala, as reflected in frequent failures during later selection stages and resignations during the training period. The study aims to analyze the experiences and challenges faced by the recruitment and staffing division in conducting the selection process, particularly regarding efficiency, objectivity, and consistency of assessment, as well as to apply the Simple Additive Weighting method as a decision-support tool to enhance accuracy and transparency in the selection of operational employees. A sequential explanatory approach was employed, combining qualitative data obtained through in-depth interviews and observations with quantitative analysis using a multi-criteria assessment method applied to candidate data from three outlets. The findings indicate that candidate mismatch is primarily driven by inconsistent screening practices, variations in assessment standards among recruiters, and the suboptimal use of objective data such as work experience, domicile distance, age, and salary expectations. The application of the Simple Additive Weighting method produced a more stable ranking of candidates and successfully identified individuals with stronger retention potential compared to actual selection outcomes. The study concludes that integrating quantitative methods into the early stages of the selection process is essential to improve efficiency, reduce turnover risks, and strengthen the overall effectiveness of recruitment decisions at PT Sagala.
PENGENDALIAN KUALITAS PRODUK TEKSTIL MENGGUNAKAN METODE SIX SIGMA PADA DEPARTEMEN DYEING AND FINISHING PERUSAHAAN TEKSTIL
Penelitian ini bertujuan menganalisis pengendalian kualitas produk tekstil serta membandingkan pengendalian kualitas internal perusahaan dengan pendekatan Six Sigma pada departemen dyeing and finishing. Permasalahan penelitian berangkat dari kondisi tingkat kecacatan yang berfluktuasi dan pada periode tertentu melebihi batas toleransi perusahaan, meskipun sistem pengendalian kualitas internal telah diterapkan. Secara ilmiah, kondisi tersebut menunjukkan adanya gap antara kepatuhan standar mutu dan kemampuan sistem dalam mengendalikan variasi proses. Metode yang digunakan adalah Six Sigma dengan pendekatan DMAIC (Define, Measure, Analyze, Improve, dan Control). Tahap define mengidentifikasi cacat dominan dan karakteristik kualitas kritis, tahap measure mengukur kinerja melalui Defects Per Million Opportunities (DPMO) dan level sigma, tahap analyze menggunakan diagram Pareto dan diagram sebab akibat untuk menentukan akar penyebab, tahap improve menerapkan Failure Mode and Effect Analysis (FMEA) untuk menetapkan prioritas perbaikan berdasarkan Risk Priority Number (RPN), serta tahap control merancang checksheet dan evaluasi berkala guna menjaga keberlanjutan perbaikan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pengendalian kualitas internal masih berorientasi pada inspeksi akhir sehingga belum sepenuhnya menjaga stabilitas proses. Six Sigma memberikan pendekatan yang lebih sistematis dan berbasis data, sehingga memperkuat pengendalian variasi proses dan mendukung perbaikan berkelanjutan. This study aims to analyze textile product quality control and compare the company’s internal quality control system with the Six Sigma approach in the dyeing and finishing department. The research problem arises from fluctuating defect rates that exceeded the company’s tolerance limit in certain periods, even though an internal quality control system has been implemented. Scientifically, this indicates a gap between compliance with quality standards and the system’s ability to control process variation. The study applies the Six Sigma DMAIC framework (Define, Measure, Analyze, Improve, and Control). The Define phase identifies dominant defects and critical-to-quality characteristics. The Measure phase evaluates process performance using Defects Per Million Opportunities (DPMO) and sigma level. The Analyze phase employs Pareto charts and cause-and-effect diagrams to determine root causes of defects. The Improve phase uses Failure Mode and Effects Analysis (FMEA) to prioritize corrective actions based on Risk Priority Number (RPN). The Control phase designs checksheets and periodic evaluations to ensure sustainability of improvements. The results show that the company’s internal quality control remains largely inspection-oriented and has not fully ensured process stability. In contrast, Six Sigma provides a more systematic, data-driven approach that strengthens process variation control and supports continuous improvement.
ANALISIS PARTISIPASI MASYARAKAT DALAM PERENCANAAN PEMBANGUNAN DESA DI DESA KAJEKSAN KABUPATEN SIDOARJO
Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis partisipasi masyarakat dalam perencanaan pembangunan di Desa Kajeksan dengan menggunakan teori partisipasi masyarakat yang dikemukakan oleh Marschall, yang mencakup tiga indikator, yaitu adanya forum atau kelompok yang menjadi wadah untuk menampung partisipasi masyarakat, kemampuan masyarakat untuk berpartisipasi aktif dalam proses perencanaan, serta adanya akses bagi masyarakat untuk menyampaikan pendapat dalam proses pengambilan keputusan. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah deskriptif kualitatif dengan teknik pengumpulan data melalui wawancara mendalam semi terstruktur, observasi non partisipatif, dan studi dokumentasi. Penentuan informan dilakukan dengan teknik purposive sampling, dengan informan terdiri atas Sekretaris Desa Kajeksan dan Kepala Urusan Perencanaan yang terlibat langsung dalam penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKP Desa). Hasil penelitian pada indiktor 1 menunjukkan forum partisipasi masyarakat dalam perencanaan pembangunan desa melalui Tim Penyusun RKP Desa, Musrenbang Desa, dan Musyawarah Desa. Forum tersebut menjadi wadah formal bagi keterlibatan masyarakat, baik secara langsung maupun melalui perwakilan. Dengan demikian, keberadaan forum partisipasi masyarakat telah terpenuhi secara kelembagaan. Indikator 2 menunjukkan bahwa kemampuan masyarakat untuk berpartisipasi aktif dalam proses perencanaan masih terbatas. Partisipasi aktif lebih didominasi oleh tokoh masyarakat yang tergabung dalam Tim Penyusun RKP Desa. Selain itu, ditemukan kendala berupa jumlah kehadiran masyarakat yang tidak sesuai dengan jumlah undangan. Serta keaktifan penyampaian pendapat yang hanya didominasi oleh individu yang sama, sementara sebagian besar peserta lainnya bersikap pasif. Indikator 3 menunjukkan pemerintah Desa Kajeksan telah memberikan akses bagi masyarakat untuk menyampaikan pendapat melalui keterlibatan perwakilan dalam Tim Penyusun RKP Desa, kehadiran dalam forum Musrenbang Desa, serta pendanatanganan berita acara pada musyawarah desa. This study analyzes community participation in development planning in Kajeksan Village using Marschall’s participation theory, which includes three indicators: the existence of participatory forums, the community’s ability to actively participate, and access to express opinions in decision-making. This research employs a descriptive qualitative approach with data collected through semi-structured interviews, non-participant observation, and documentation. Informants were selected using purposive sampling and consisted of the Village Secretary and the Head of Planning Affairs involved in preparing the Village Government Work Plan (RKP Desa). The findings show that Indicator 1 is institutionally fulfilled through formal forums such as the RKP Desa Drafting Team, Village Development Planning Meetings (Musrenbang Desa), and Village Deliberations, which accommodate community participation directly and through representation. Indicator 2 indicates that active participation remains limited and is dominated by community leaders, with attendance levels lower than invitations and participation concentrated among the same individuals. Indicator 3 shows that the village government has provided formal access for the community to convey aspirations through representative involvement, Musrenbang participation, and the signing of official meeting minutes during village deliberation meetings.
KAPASITAS ORGANISASI BADAN GIZI NASIONAL: PILAR BARU TATA KELOLA GIZI DI INDONESIA
Pembentukan Badan Gizi Nasional (BGN) melalui Peraturan Presiden Nomor 83 Tahun 2024 merupakan reformasi kelembagaan strategis untuk memperkuat tata kelola kebijakan gizi nasional yang sebelumnya ditandai oleh fragmentasi aktor dan lemahnya koordinasi lintas sektor. Penelitian ini bertujuan menganalisis kapasitas organisasi BGN serta implikasinya terhadap kemampuan negara dalam mengimplementasikan kebijakan gizi berskala nasional, khususnya Program Makan Bergizi Gratis (MBG). Penelitian menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif-analitis melalui analisis konten dokumen kebijakan resmi dan literatur akademik, dengan menerapkan kerangka kapasitas organisasi untuk menilai kesenjangan antara kapasitas kelembagaan formal dan kapasitas implementasi aktual. Hasil kajian menunjukkan bahwa BGN memiliki kapasitas potensial yang kuat secara de jure, didukung oleh mandat politik, kewenangan regulatif, dan sumber daya terpusat. Namun, efektivitas implementasi MBG masih menghadapi keterbatasan pada level operasional, terutama terkait koordinasi lintas sektor, kesiapan logistik, transfer pengetahuan, dan kapasitas adaptif pelaksana di daerah. Temuan ini menegaskan bahwa pembentukan lembaga sentralistik tidak secara otomatis meningkatkan kapasitas implementasi tanpa penguatan koordinasi horizontal dan pembelajaran organisasi. Penelitian ini menyimpulkan bahwa keberhasilan jangka panjang BGN sangat bergantung pada kemampuannya mentransformasi kapasitas formal dan modal politik menjadi kapasitas operasional yang adaptif dan terintegrasi. The establishment of the National Nutrition Agency (BGN) through Presidential Regulation No. 83 of 2024 represents a strategic institutional reform aimed at strengthening national nutrition policy governance, which had previously been characterized by fragmented actors and weak cross-sectoral coordination. This study examines the organizational capacity of BGN and its implications for the state’s ability to implement large-scale nutrition policies, particularly the Free Nutritious Meals (MBG) program. Using a qualitative descriptive-analytical approach, the study employs content analysis of official policy documents and academic literature, applying an organizational capacity framework to assess the gap between formal institutional capacity and actual implementation capacity. The findings indicate that (BGN) possesses strong de jure capacity, supported by political mandate, regulatory authority, and centralized resources. However, the effectiveness of MBG implementation remains constrained at the operational level, particularly in terms of cross-sectoral coordination, logistical readiness, knowledge transfer, and the adaptive capacity of local implementers. These findings demonstrate that the establishment of a centralized institution does not automatically enhance implementation capacity without strengthened horizontal coordination and organizational learning. The study concludes that the long-term success of BGN depends on its ability to transform formal capacity and political capital into adaptive and integrated operational capacity.
MEWUJUDKAN PEMBANGUNAN DESA BERKELANJUTAN MELALUI SMART VILLAGE DI DESA CISANTANA KECAMATAN CIGUGUR KABUPATEN KUNINGAN JAWA BARAT
Pembangunan berkelanjutan menggunakan konsep smart village merupakan hal penting dalam mengelola Desa. Desa Cisantana memiliki potensi berlimpah dari aspek pertanian, peternakan, Unit Mikro Kecil Menengah, wisata alam, dan budaya lokal. Sehingga, penerapan digitalisasi dalam pengelolaan potensi tersebut diperlukan. Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji beberapa aspek diantaranya; pembangunan berkelanjutan smart village, tantangan implementasi, dan solusi inovatif sesuai dengan kondisi sosial, ekonomi, dan lingkungan Desa. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif deskriptif dengan informan sebanyak 2 orang dan menggunakan teknik analisis data model Miles & Huberman serta alat pengumpulan data berupa jurnal, buku, dan situs pemerintah. Hasil penelitian yang telah dilaksanakan menunjukkan bahwa kolaborasi dengan mahasiswa Kuliah Kerja Nyata – Universitas Gadjah Mada pada tahun 2023 yang mendesain proyek gerbang retribusi desa, pasar wisata patulungan, dan lapangan mini soccer menjadi pilihan solusi bagi Desa Cisantana dalam mewujudkan smart village. Selain itu, penerapan smart village di Desa Cisantana masih terbatas karena keterbatasan sumber daya manusia yang memadai. Sehingga, tingkat keberhasilan pembangunan desa berkelanjutan ditentukan oleh integrasi dari konsep, adaptasi lingkungan, tata kelola kolaboratif, serta pelestarian nilai luhur desa. Studi ini memperluas teori pembangunan berkelanjutan melalui regulasi dan kearifan lokal. Sustainable development using smart village concept is important in managing villages. Cisantana Village has abundant potential in terms of agriculture, livestock, micro, small and medium enterprises, nature tourism, and local culture. Therefore, application of digitalization in managing this potential is necessary. This study aims to examine several aspects, including sustainable development of smart villages, implementation challenges, and innovative solutions in accordance with the social, economic, and environmental conditions of the village. This study uses descriptive qualitative method with two informants and employs Miles & Huberman data analysis model and data collection tools in form of journals, books, and government websites. The results of research show that collaboration with students from Gadjah Mada University's Real Work Lecture program in 2023, who designed a village toll gate project, a patulungan tourist market, and a mini soccer field, is a solution for Cisantana Village in realizing a smart village. However, implementation of a smart village in Cisantana Village is limited due to lack of adequate human resources. Therefore, success rate of sustainable village development is determined by integration of concepts, environmental adaptation, collaborative governance, and the preservation of village's noble values. This study expands theory of sustainable development through regulation and local wisdom.
ANALISIS PELAKSANAAN PELATIHAN PAMONG INOVASI OLEH BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, RISET DAN INOVASI KOTA BANDUNG
Inovasi menjadi tombak dalam pengembangan daerah, sehingga hadirlah pamong inovasi sebagai agen pengelola inovasi. Bapperida sebagai fasilitator dan akselerator inovasi daerah di Kota Bandung perlu melaksanakan pelatihan yang terstruktur untuk meningkatkan kapasitas dan memperdalam pengetahuan pamong inovasi. Namun didalam pelaksanaan pelatihan ditemukan beberapa permasalahan dan kendala, seperti materi yang masih bersifat konseptual dan belum dikembangkan dalam bentuk panduan praktis serta pelaksanaan yang menghadapi keterbatasan waktu. Sehingga peneliti melakukan penelitian ini dengan tujuan untuk mengetahui tahapan pelaksanaan pelatihan pamong inovasi yang dilakukan oleh Bapperida Kota Bandung Tahun 2025, menganalisisnya dengan menggunakan Addie Model yang dikemukakan oleh Dessler (Analysis, Design, Development, Implementation, Evaluation). Metode yang digunakan melalui pendekatan kualitatif dengan mengumpulkan data melalui wawancara, observasi dan dokumentasi kepada pegawai dan beberapa pamong inovasi daerah Kota Bandung. Hasilnya ditemukan bahwa pelatihan pamong inovasi belum sepenuhnya dilaksanakan dengan tahapan pelaksanaan yang sistematis, dimana ditemukan bahwa tahap analisis identifikasi kebutuhan pamong berbasiskan hasil dan laporan IID tahun 2024, tidak dilaksanakannya pemberian tugas kepada peserta di akhir sesi pelatihan, tidak ada perbedaan materi berbasiskan kompetensi pamong inovasi, jadwal pelatihan yang bentrok dengan kalender Pemerintah Kota Bandung dan evaluasi pelatihan tidak dilaksanakan langsung setelah pelatihan. Innovation is the spearhead of regional development, giving rise to innovation facilitators as agents of innovation management. Bapperida, as a facilitator and accelerator of regional innovation in the city of Bandung, needs to conduct structured training to improve the capacity and deepen the knowledge of innovation facilitators. However, several problems and obstacles were encountered during the training, such as the material being conceptual in nature and not yet developed into practical guidelines, as well as time constraints. Therefore, the researcher conducted this study with the aim of identifying the stages of the innovation officer training conducted by Bapperida Bandung City in 2025 and analyzing them using the Addie Model proposed by Dessler (Analysis, Design, Development, Implementation, Evaluation). The method used was a qualitative approach by collecting data through interviews, observations, and documentation from employees and several regional innovation facilitators in Bandung City. The results found that innovation facilitator training has not been fully implemented with systematic implementation stages. It was found that the stage of analyzing the identification of facilitator needs based on the 2024 IID results and reports was not carried out, no assignments were given to participants at the end of the training session, there was no difference in material based on innovation facilitator competencies, the training schedule conflicted with the Bandung City Government calendar, and training evaluations were not carried out immediately after training.
PENERAPAN SISTEM ENTERPRISE RESOURCE PLANNING (ERP) BERBASIS ESENSI SOLUSI BUANA POINT OF SALE (ESB POS) UNTUK MENINGKATKAN EFEKTIVITAS BISNIS PADA UMKM DIMSUM SURGA
Penelitian ini bertujuan untuk meningkatkan efektivitas bisnis pada UMKM Dimsum Surga melalui penerapan Enterprise Resource Planning (ERP) berbasis Esensi Solusi Buana Point Of Sale (ESB POS). Metode yang digunakan pada proyek ini adalah applied research dengan pendekatan kualitatif dan kuantitatif. Teknik pengumpulan data dilakukan melalui observasi, wawancara, dan analisis data transaksi sebelum dan sesudah penerapan sistem. Hasil proyek menunjukkan bahwa penerapan ERP berbasis ESB POS mampu meningkatkan efektivitas operasional bisnis. Penerapan strategi seperti social media marketing, pelatihan karyawan, pembuatan SOP ESB POS, dan penggunaan sistem, berhasil meningkatkan kepuasan konsumen, kenyamanan karyawan, dan berdampak pada peningkatan jumlah penjualan secara signifikan. Dengan demikian, penerapan sistem ERP berbasis ESB POS yang diterapkan pada UMKM Dimsum Surga berhasil meningkatkan efektivitas bisnis. Rekomendasi diberikan untuk terus mengembangkan dan memperbaiki sistem dan strategi yang sudah berjalan agar workflow yang dijalankan karyawan UMKM Dimsum Surga semakin optimal dan menjaga kepuasan konsumen secara berkelanjutan. This research aims to improve business effectiveness at the SMEs Dimsum Surga through the implementation of an Enterprise Resource Planning (ERP) system based on Esensi Solusi Buana Point of Sale (ESB POS). The method used in this project is applied research with qualitative and quantitative approaches. Data collection techniques include observation, interviews, and analysis of transaction data before and after system implementation. The project results indicate that the implementation of the ERP-based ESB POS system is able to enhance business operational effectiveness. The application of supporting strategies such as social media marketing, employee training, the development of ESB POS Standard Operating Procedures (SOPs), and system utilization successfully increased customer satisfaction and employee work convenience, which significantly impacted the increase in sales volume. Thus, the implementation of the ERP-based ESB POS system at Dimsum Surga SMEs has proven to be effective in improving overall business effectiveness. Recommendations are provided to continuously develop and improve the existing systems and strategies in order to optimize employee workflows and maintain sustainable customer satisfaction
EVALUASI KESIAPAN KELEMBAGAAN DAN INFRASTRUKTUR PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN JARAK JAUH (STUDI KASUS DI UNIVERSITAS PADJADJARAN)
Rendahnya Angka Partisipasi Kasar pendidikan tinggi di Indonesia menunjukkan masih adanya hambatan akses dan pemerataan layanan pendidikan. Pendidikan Jarak Jauh (PJJ) dipromosikan sebagai strategi diversifikasi pembelajaran untuk memperluas jangkauan pendidikan tinggi. Universitas Padjadjaran mengadopsi kebijakan tersebut melalui model Hybrid-Flexible (Hi-Flex). Namun, implementasi kebijakan ini menimbulkan pertanyaan mengenai kesiapan kelembagaan dan infrastruktur pendukungnya. Penelitian ini bertujuan mengevaluasi kesiapan penyelenggaraan PJJ di Universitas Padjadjaran serta merumuskan rekomendasi penguatan tata kelola pembelajaran jarak jauh. Penelitian menggunakan pendekatan kualitatif dengan desain studi kasus. Pengumpulan data dilakukan melalui studi dokumentasi terhadap regulasi nasional dan kebijakan internal universitas, serta studi komparatif dengan Universitas Terbuka dan Universitas Negeri Surabaya sebagai benchmark. Analisis data dilakukan menggunakan teknik analisis kesenjangan melalui model interaktif Miles, Huberman, dan Sadana dengan kerangka evaluasi kebijakan ex-post menurut Patton et al. Hasil penelitian menunjukkan adanya kesenjangan antara mandat regulasi dan kapasitas implementasi, yang ditandai dengan belum terlembagakannya Unit Sumber Belajar Jarak Jauh, keterbatasan kompetensi digital sumber daya manusia, serta belum optimalnya keandalan infrastruktur pembelajaran daring. Kondisi tersebut berimplikasi pada belum optimalnya efektivitas penyelenggaraan model Hi-Flex. Penelitian merekomendasikan penguatan tata kelola PJJ melalui pembentukan unit pengelola terpusat, pengembangan kapasitas digital dosen dan tenaga kependidikan secara sistematis, serta peningkatan keandalan infrastruktur teknologi pembelajaran guna menjamin mutu dan keberlanjutan penyelenggaraan PJJ. The low Gross Enrollment Ratio in Indonesian higher education indicates persistent barriers to access and equity in educational services. Distance Education (PJJ) has been promoted as a strategic approach to expanding higher education accessibility. Universitas Padjadjaran adopted this policy through the Hybrid-Flexible (Hi-Flex) learning model. However, the implementation of this policy raises concerns regarding institutional and infrastructure readiness. This study aims to evaluate the readiness of distance education implementation at Universitas Padjadjaran and to formulate recommendations for strengthening adaptive governance in distance learning. This research employs a qualitative approach with a case study design. Data were collected through document analysis of national regulations and internal university policies, as well as comparative studies with Universitas Terbuka and Universitas Negeri Surabaya as institutional benchmarks. Data analysis was conducted using gap analysis through the interactive model of Miles, Huberman, and Sadana, guided by the ex-post policy evaluation framework proposed by Patton et al. The findings reveal a discrepancy between regulatory mandates and implementation capacity, characterized by the absence of an institutionalized Distance Learning Support Unit, limited digital competence among academic staff, and suboptimal reliability of online learning infrastructure. These conditions affect the effectiveness and sustainability of the Hi-Flex learning model. This study recommends strengthening distance education governance through the establishment of a centralized support unit, systematic digital capacity development for academic personnel, and enhancement of technological infrastructure reliability to ensure the quality and sustainability of distance education delivery.
STRATEGI PENGELOLAAN SITUS WARISAN BUDAYA BERBASIS TEKNOLOGI IOT DALAM PEMANTAUAN EMISI DI HOTEL SAVOY HOMANN BANDUNG
Pelestarian bangunan cagar budaya tidak hanya berfokus pada nilai historis, tetpi juga pada pengelolaan kualitas lingkungan yang berkelanjutan. Namun, studi sebelumnya menunjukkan bahwa pemanfaatan Internet of Things (IoT) lebih banyak difokuskan pada pemantauan lingkungan umum, sementara kajian cagar budaya cenderung menitikberatkan aspek fisik dan regulatif, sehingga menyisakan kesenjangan dalam perspektif administrasi publik, khususnya terkait integrasi OT dalam kerangka Digital Era Governance. Penelitian ini bertujuan menganalisis strategi pengelolaan bangunan cagar budaya di Hotel Savoy Homann Bandung dalam pemantauan kualitas udara berbasis IoT menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif melalui wawancara, observasi, dan studi dokumentasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pengelolaan masih berorientasi pada keputhan regulatif melalui pemantauan periodik, sementara pemanfaatan teknologi digital belum terintegrasi secara real-time dan hubungan antaraktor masih bersifat administratif. Penelitian ini berkontribusi dalam memperkaya kajian administrasi publik dengan menegaskan keterbatasan penerapan Digital Era Governance serta pentingnya penguatan integrasi kelembagaan, orientasi kebutuhan, dan transformasi digital dalam pengelolaan cagar budaya. The preservation of cultural heritage buildings focuses not only on historical value but also on sustainable environmental management. However, previous studies indicate that the application of the Internet of Things (IoT) has primarily focused on general environmental monitoring, while cultural heritage studies tend to emphasize physical and regulatory aspects, leaving a gap in the public administration perspective, particularly regarding the integration of IoT within the framework of Digital Era Governance. This study aims to analyze the management strategies for cultural heritage buildings at the Savoy Homann Hotel in Bandung regarding IoT-based air quality monitoring using a descriptive qualitative approach through interviews, observations, and document analysis. The results indicate that management remains oriented toward regulatory decisions through periodic monitoring, while the use of digital technology has not been integrated in real-time, and relationships among stakeholders remain primarily administrative. This study contributes to enriching public administration research by highlighting the limitations of Digital Era Governance implementation and the importance of strengthening institutional integration, needs-based orientation, and digital transformation in cultural heritage management.
ANALISIS IMPLEMENTASI PEMENUHAN HAK KETENAGAKERJAAN BAGI PENYANDANG DISABILITAS DI KOTA SERANG
Ketenegakerjaan merupakan salah satu hak penyandang disabilitas yang pemenuhannya dijamin Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas. Provinsi Banten merupakan salah satu provinsi di Indonesia yang telah mengadopsi kebijakan turunan untuk pemenuhan hak penyandang disabilitas. Kota Serang sebagai kota pertama di Provinsi Banten yang menetapkan pedoman teknis terkait hal tersebut, yakni melalui Peraturan Walikota Serang Nomor 101 Tahun 2021 tentang Pelaksanaan Peraturan Daerah Nomor 13 Tahun 2019 mengenai Penyandang Disabilitas. Meskipun demikian, keberadaan regulasi tersebut belum mampu menjamin terpenuhinya hak-hak penyandang disabilitas secara optimal. Pada bidang ketenagakerjaan, ketidakpenuhan kuota kerja sebesar 2% pada sektor pemerintahan dan 1% pada sektor swasta menunjukkan masih rendahnya efektivitas implementasi kebijakan tersebut. Dengan menerapkan model implementasi kebijakan terintegrasi oleh Soren C. Winter, penelitian ini menganalisis pelaksanaan dari pemenuhan hak penyandang disabilitas pada bidang ketenagakerjaan di Kota Serang melalui pendekatan kualitatif deskriptif, guna mengidentifikasi hambatan sistemik dalam pelaksanaan kebijakan. Hasil penelitian menunjukkan lemahnya kelembagaan, lemahnya pengawasan, kurangnya aksesibilitas di tempat kerja, dan kurangnya keterlibatan penyandang disabilitas dalam implementasi kebijakan menyebabkan sektor ketenagekerjaan belum inklusif secara komprehensif. Selain itu, stigma sosial memicu kesalahpahaman kemampuan yang menyebabkan diskriminasi dalam memperoleh pekerjaan. Employment is one of the rights of persons with disabilities, the fulfillment of which is guaranteed by Law Number 8 of 2016 concerning Persons with Disabilities. Banten Province is one of the provinces in Indonesia that has adopted derivative policies to fulfill the rights of persons with disabilities. Serang City is the first city in Banten Province to establish technical guidelines related to this matter, namely through Serang Mayor Regulation Number 101 of 2021 concerning the Implementation of Regional Regulation Number 13 of 2019 concerning Persons with Disabilities. However, the existence of this regulation has not been able to guarantee the optimal fulfillment of the rights of persons with disabilities. In the employment sector, the non-fulfillment of the job quota of 2% in the government sector and 1% in the private sector indicates the still low effectiveness of the policy implementation. By applying the integrated policy implementation model by Soren C. Winter, this study analyzes the implementation of the fulfillment of the rights of persons with disabilities in the employment sector in Serang City through a descriptive qualitative approach, to identify systemic barriers to policy implementation. Research shows that weak institutions, inadequate oversight, lack of accessibility in the workplace, and the lack of involvement of people with disabilities in policy implementation have resulted in the employment sector not being comprehensively inclusive. Furthermore, social stigma fuels misconceptions about abilities, leading to discrimination in employment.
ANALISIS BUDAYA ORGANISASI BRILIAN WAY PADA PT BANK RAKYAT INDONESIA (BRI) KANTOR WILAYAH BANDUNG
PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk memiliki budaya organisasi Brilian Way yang di dalamnya terdapat lima nilai, yaitu Integrity, Accountability, Collaborative, Growth Mindset, dan Customer Focus sebagai pedoman dan perilaku utama yang melekat pada Insan BRILiaN dalam keseharian bekerja. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis penerapan dan aktualisasi budaya organisasi Brilian Way di BRI Kantor Wilayah Bandung dengan menggunakan kerangka tiga level budaya organisasi oleh Edgar H. Schein, sehingga dapat memberikan pemahaman komprehensif bagaimana budaya Brilian Way berfungsi dalam praktik kerja sehari-hari mulai dari lapisan yang terlihat hingga lapisan fundamental. Metode penelitian yang digunakan adalah deskriptif kualitatif dengan teknik pengumpulan data melalui observasi, wawancara, studi dokumentasi, dan analisis dokumen. Hasil penelitian menunjukkan bahwa budaya Brilian Way telah hadir dan tercermin di berbagai kehidupan organisasi BRI Kantor Wilayah Bandung. Dari level artefak tercermin melalui lingkungan kerja, tata ruang kerja, dan simbolik organisasi. Pada level nilai yang dianut melalui praktik kerja yang berorientasi pada kolaborasi, fokus pada nasabah, dan komitmen terhadap kinerja. Pada level asumsi dasar masih terdapat perbedaan pandangan prinsip pada karyawan dengan nada asumsi dasar positif yang cenderung lebih padat dan implisit. Kesimpulan dari penelitian menunjukkan bahwa meskipun budaya Brilian Way telah berkembang pada tiga level budaya organisasi, mulai dari artefak, nilai yang dianut, dan asumsi dasar, tetapi masih memerlukan penguatan budaya agar penerapan seluruh nilai konsisten, serta dukungan terciptanya budaya yang unggul dan berkelanjutan. PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk has a Brilian Way organizational culture with five values, namely Integrity, Accountability, Collaboration, Growth Mindset, and Customer Focus, which serve as guidelines and key behaviors for BRILiaN employees in their daily work. This study examines the implementation and actualization of the Brilian Way organizational culture at BRI's Bandung Regional Office using the framework of Edgar H. Schein's three levels of organizational culture to provide a comprehensive understanding of how the Brilian Way culture functions in daily work practices, from the visible to the fundamental levels. The research method used is descriptive qualitative with data collection techniques through observation, interviews, documentation studies, and document analysis. The findings indicate that Brilian Way culture is present and reflected across various aspects of the BRI Bandung Regional Office’s organizational life. At the artifact level, it is manifested through the work environment, office layout, and organizational symbols. At the value level, it is observed through work practices oriented toward collaboration, a focus on customers, and a commitment to performance. At the basic assumption level, there are still differing principles among employees, with a positive basic assumption that tends to be more dense and implicit. The conclusion of the research is that the Brilian Way culture has developed at three levels of organizational culture, starting from artifacts, espoused values, and basic assumptions, but cultural reinforcement is still needed to ensure consistent implementation of all values and support the creation of a strong and sustainable culture.
TRANSFORMASI MENUJU AGILITAS: ANALISIS LIMA KARAKTERISTIK ORGANISASI AGILE PASCA PENYEDERHANAAN BIROKRASI DI BIRO ORGANISASI SEKRETARIAT DAERAH PROVINSI JAWA BARAT
Kebijakan penyederhanaan birokrasi mendorong transformasi organisasi pemerintah dari struktur hierarkis menuju model kerja yang lebih fleksibel dan adaptif. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis transformasi organisasi menuju agilitas di Biro Organisasi Sekretariat Daerah Provinsi Jawa Barat melalui lima karakteristik organisasi agile. Metode yang digunakan adalah kualitatif dengan desain studi kasus, dengan pengumpulan data melalui wawancara dan dokumentasi yang dianalisis menggunakan model Miles dan Huberman. Hasil penelitian menunjukkan bahwa organisasi telah mengalami peningkatan fleksibilitas operasional melalui penerapan struktur jaringan tim, ruang kerja terbuka, dan dukungan teknologi digital. Namun, agilitas yang terbentuk masih bersifat eksperimentatif dan belum terinstitusionalisasi secara menyeluruh. Kelemahan utama terletak pada ketidaksinkronan regulasi pusat-daerah, belum matangnya proses bisnis, serta lemahnya sistem manajemen sumber daya manusia, khususnya terkait ketidakjelasan jalur karier dan ketimpangan distribusi beban kerja. Kondisi ini berdampak pada munculnya resistensi individu dan potensi penurunan motivasi kerja, yang pada akhirnya menghambat efektivitas organisasi dalam jangka panjang. Dengan demikian, keberlanjutan agilitas organisasi sangat bergantung pada integrasi antara aspek struktural, kultural, dan sistem manajemen organisasi secara simultan. Bureaucratic simplification policies require public organizations to transform from rigid hierarchical structures into more flexible and adaptive systems. This study aims to analyze organizational transformation toward agility at the Organization Bureau of the West Java Provincial Secretariat through five trademarks of agile organization. A qualitative case study approach was employed, with data collected through interviews and documentation, and analyzed using the Miles and Huberman model. The findings indicate that organizational flexibility has improved through the implementation of a team-based structure, open workspace design, and digital technology support. However, the resulting agility remains experimental and has not been fully institutionalized. Key weaknesses include regulatory inconsistencies between central and local governments, incomplete business process standardization, and underdeveloped human resource management systems, particularly regarding unclear career paths and unequal workload distribution. These issues contribute to employee resistance and declining motivation, ultimately limiting organizational effectiveness. Therefore, sustaining organizational agility requires integrated improvements across structural, cultural, and managerial dimensions.
KETIMPANGAN IMPLEMENTASI PROGRAM PENANGGULANGAN BENCANA PADA SISWA SEKOLAH DASAR: STUDI PADA BPBD KABUPATEN BANDUNG
Kabupaten Bandung merupakan wilayah dengan tingkat kerawanan bencana yang tinggi sehingga membutuhkan upaya penanggulangan yang berkelanjutan, termasuk bagi kelompok rentan seperti siswa sekolah dasar. BPBD Kabupaten Bandung melaksanakan Program Penanggulangan Bencana berupa sosialisasi dan edukasi kebencanaan di sekolah dasar. Namun, pelaksanaan program tersebut belum berjalan secara merata dan menimbulkan ketimpangan implementasi antar sekolah. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis implementasi Program Penanggulangan Bencana pada siswa sekolah dasar di Kabupaten Bandung dengan menggunakan teori implementasi program Rondinelli dan Cheema. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode deskriptif. Pengumpulan data dilakukan melalui wawancara mendalam, observasi, dan studi dokumentasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa implementasi program belum optimal dan bersifat insidental. Kondisi ini terutama dipengaruhi oleh lemahnya koordinasi kelembagaan antara BPBD dan sektor pendidikan, keterbatasan sumber daya pelaksana, serta belum adanya regulasi daerah yang secara khusus mengintegrasikan penanggulangan bencana dalam sistem pendidikan dasar. Temuan ini menunjukkan adanya ketimpangan implementasi program penanggulangan bencana pada sekolah dasar serta menegaskan pentingnya penguatan koordinasi kelembagaan dan dukungan regulasi daerah untuk mendorong implementasi program yang lebih sistematis dan berkelanjutan. Bandung Regency is an area with a high level of disaster vulnerability, thus requiring continuous disaster management efforts, including for vulnerable groups such as elementary school students. BPBD of Bandung Regency implements a Disaster Management Program through disaster awareness socialization and education activities in elementary schools. However, the implementation of this program has not been evenly conducted, resulting in disparities in implementation among schools. This study aims to analyze the implementation of the Disaster Management Program for elementary school students in Bandung Regency using the program implementation theory proposed by Rondinelli and Cheema. This research employs a qualitative approach with a descriptive method. Data were collected through in-depth interviews, observations, and document analysis. The results show that the program implementation has not been optimal and tends to be incidental. This condition is mainly influenced by weak institutional coordination between BPBD and the education sector, limited implementing resources, and the absence of local regulations that specifically integrate disaster management into the elementary education system. These findings indicate disparities in the implementation of the disaster management program in elementary schools and highlight the importance of strengthening institutional coordination and local regulatory support to promote a more systematic and sustainable program implementation.
STRATEGI PELATIHAN UNTUK MENINGKATKAN KINERJA TENAGA KEPENDIDIKAN DI DIREKTORAT SDM UNIVERSITAS PADJADJARAN
Pelatihan tenaga kependidikan memiliki peran strategis dalam meningkatkan kinerja dan kualitas layanan perguruan tinggi. Pelaksanaan pelatihan tenaga kependidikan di Direktorat Sumber Daya Manusia Universitas Padjadjaran menghadapi dinamika pengelolaan pelatihan serta perubahan kebutuhan kompetensi seiring dengan restrukturisasi jabatan. Penelitian ini bertujuan menganalisis strategi pelatihan tenaga kependidikan serta merumuskan roadmap pelatihan yang terarah dalam meningkatkan kinerja. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode deskriptif melalui wawancara mendalam dan studi dokumentasi. Analisis data dilakukan menggunakan model interaktif Miles dan Huberman yang meliputi reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pelatihan tenaga kependidikan telah dilaksanakan dan memberikan manfaat operasional bagi organisasi. Pelaksanaan pelatihan masih bersifat programatik tahunan dan belum sepenuhnya terintegrasi secara sistematis dengan kebutuhan jabatan, indikator kinerja, pengembangan kompetensi jangka menengah dan panjang. Analisis kesenjangan mengidentifikasi enam dimensi yang memerlukan penguatan, yaitu perencanaan pelatihan, kesesuaian pelatihan berdasarkan jenjang jabatan, keterkaitan pelatihan dengan kinerja, pengelolaan program pelatihan, adaptasi terhadap restrukturisasi jabatan, evaluasi pelatihan berbasis penerapan kompetensi. Penelitian ini merumuskan strategi pelatihan berbasis kompetensi jabatan dan kinerja melalui enam tahapan sistematis, meliputi analisis kebutuhan organisasi, pemetaan kompetensi jabatan, identifikasi kesenjangan kompetensi, penentuan prioritas pelatihan, perancangan program pelatihan, dan evaluasi berbasis kinerja. Roadmap pelatihan disusun dalam empat tahap pengembangan berkelanjutan, yaitu penguatan kompetensi dasar, pengembangan kompetensi teknis dan digital, penguatan kompetensi manajerial,pengembangan kepemimpinan dan inovasi layanan. Implikasi penelitian ini memberikan kerangka strategis bagi perguruan tinggi dalam merancang sistem pelatihan tenaga kependidikan yang terintegrasi dengan pengembangan karier dan kinerja organisasi. Administrative staff training plays a strategic role in improving performance and service quality in higher education institutions. The implementation of administrative staff training at the Directorate of Human Resources, Universitas Padjadjaran, faces dynamic challenges in training management and changes in competency needs in line with job restructuring. This study aims to analyze administrative staff training strategies and to formulate a well-structured training roadmap to enhance performance. The study adopts a qualitative approach using a descriptive method through in-depth interviews and document analysis. Data analysis is conducted using the interactive model of Miles and Huberman, which includes data reduction, data display, and conclusion drawing. The findings indicate that administrative staff training has been implemented and has provided operational benefits for the organization. However, the training implementation remains annual and programmatic in nature and has not been systematically integrated with job requirements, performance indicators, and medium- to long-term competency development. Gap analysis identifies six dimensions requiring strengthening, namely training planning, alignment of training with job levels, linkage between training and performance, training program management, adaptation to job restructuring, and competency application–based training evaluation. This study formulates a competency- and performance-based training strategy through six systematic stages, including organizational needs analysis, job competency mapping, competency gap identification, training priority determination, training program design, and performance-based evaluation. Furthermore, the training roadmap is structured into four stages of sustainable development, namely strengthening basic competencies, developing technical and digital competencies, enhancing managerial competencies, and developing leadership and service innovation. The implications of this study provide a strategic framework for higher education institutions in designing administrative staff training systems that are integrated with career development and organizational performance.
PERENCANAAN PENGADAAN SUMBER DAYA MANUSIA DI PERPUSTAKAAN MAJELIS PERMUSYAWARATAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA
Pengadaan sumber daya manusia merupakan faktor penting dalam menjaga mutu layanan organisasi publik, termasuk perpustakaan lembaga negara. Penelitian ini bertujuan menganalisis perencanaan pengadaan sumber daya manusia di Perpustakaan Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia dalam merespons kesenjangan antara kebutuhan formasi dan realisasi pengisian jabatan fungsional pustakawan. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode deskriptif melalui wawancara mendalam dan telaah dokumen, khususnya Analisis Beban Kerja tahun 2023. Analisis dilakukan menggunakan kerangka proses pengadaan sumber daya manusia yang meliputi perencanaan kebutuhan, rekrutmen, seleksi, serta penempatan yang disertai orientasi dan induksi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa perencanaan kebutuhan telah disusun secara sistematis berbasis beban kerja, namun belum diikuti oleh strategi pemenuhan yang efektif akibat mekanisme pengadaan terpusat, keterbatasan kuota, dan siklus pengadaan yang panjang. Kondisi tersebut menyebabkan rendahnya tingkat keterisian jabatan dan terjadinya rangkap tugas. Penelitian ini menyimpulkan bahwa perencanaan pengadaan sumber daya manusia telah memenuhi aspek teknokratis, tetapi belum efektif dalam menghasilkan keterisian formasi yang memadai. Human resource procurement is essential to maintaining the quality of public sector services, including state institutional libraries. This study aims to analyze human resource procurement planning at the Library of the People’s Consultative Assembly of the Republic of Indonesia in addressing the gap between workforce requirements and actual staffing fulfillment in functional librarian positions. This qualitative study employs a descriptive approach through in depth interviews and document analysis, focusing on the 2023 Workload Analysis. The analysis applies a human resource procurement framework covering workforce planning, recruitment, selection, and placement with orientation and induction. The findings indicate that workforce planning has been systematically conducted based on workload, but has not been supported by effective fulfillment strategies due to centralized recruitment mechanisms, limited quotas, and lengthy procurement cycles. These conditions have resulted in low staffing levels and multiple role assignments. The study concludes that human resource procurement planning has met technocratic standards but has not yet effectively translated into adequate staffing fulfillment.