PROSES POLITIK DALAM PEMBENTUKAN REGULASI PEMILU: Analisis Pertarungan Kekuasaan pada Pembentukan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu

Abstract

Menganalisis perumusan regulasi pemilu tidak dapat dipisahkan dari dinamika realitas politik, yang didefinisikan
oleh perebutan kekuasaan dalam keputusan politik. Penelitiantentang proses politik pada pembentukan Undang-
Undang Nomor 7/2017 menjadi penting, karena fraksi-fraksi di parlemen telah berupaya memasukanpreferensi
politiknya ke dalam undang-undang tersebut. Penelitian ini menggunakan pendekatan teori elite dan
institusionalisme untuk meneliti dinamisme fraksi di parlemen dan hubungannya dengan partai elit dalam
perspektif formal institusional. Dengan menggunakan metode kualitatif, melalui elaborasi dinamika keputusan
politik dan notulen rapat pembahasan rancangan undang-undang, penelitian ini menemukan bahwa pertarungan
kekuasaan dalam pembentukan Undang-Undang Nomor 7/2017 tentang pemilu berlangsung dalam beberapa
tahap. Pertama, proses antar faksi pada diskusi Panitia Khusus. Kedua, proses pencapaian kesepakatan yang tidak
bisa diraih pada fase sebelumnya. Ketiga, konsesi politik di tingkat elite partai politik. Di sisi lain, perbedaan
tajam di antara fraksi-fraksi telah menyebabkan dukungan politik untuk regulasi pemilu tidak solid, sehingga
keputusan akhirnya dibuat melalui voting dan diwarnai tindakan walk-out oleh empat fraksi di parlemen.