Manajemen Konflik Penyelesaian Kasus Reklamasi Pulau G Pantai Utara Jakarta

Antik Bintari

Abstract


Kebijakan merupakan suatu keputusan yang diambil oleh pemerintah dari berbagai alternatif yang ada. Salah satu kebijakan pemerintah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta adalah

pengembangan ke arah utara dengan melakukan reklamasi Pantai Utara Jakarta. Namun dalam pelaksanaannya, kebijakan tersebut ditentang oleh masyarakat Muara Angke dan Lembaga Swadaya Masyarakat. Dengan adanya pertentangan tersebut diperlukan pengelolaan konflik.  Makalah ini bertujuan untuk menganalisis  konflik melalui apa yang dikenal dengan manajemen konflik   beserta fase-fase konflik reklamasi Pulau G Pantai Utara Jakarta. Fase-fase konflik meliputi fase potensi konflik, fase pertumbuhan konflik, fase pemicu dan ekskalasi, dan fase pasca konflik. Temuan-temuan empiris memperlihatkan bahwa, fase potensi konflik reklamasi Pulau G ini dimulai oleh  dampak yang dirasakan masyarakat terutama nelayan tradisional dan tidak adanya sosialisasi dari Pemerintah Provinsi DKI Jakarta. Kemudian, pada fase pertumbuhan konflik, masyarakat mengetahui apa itu reklamasi dan dampak reklamasi melalui sosialisasi yang dilakukan oleh lembaga swadaya masyarakat. Pada fase pemicu dan ekskalasi, masalah tersebut disuarakan oleh masyarakat kepada Pemerintah Provinsi DKI Jakarta dengan bantuan lembaga swadaya masyarakat. Kemudian, fase pasca konflik diawali dengan dikeluarkannya sanksi administrasi penghentian sementara reklamasi Pulau G oleh Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan.


Keywords


Konflik; Manajemen Konflik; Reklamasi

Full Text:

PDF

References


Buku :

Anggara, Sahya. 2013. Sistem Politik Indonesia. Bandung: CV. Pustaka Setia

Bungin, Burhan. 2010. Penelitian Kualitatif: Komunikasi, Ekonomi, Kebijakan Publik, dan Ilmu Sosial. Jakarta: Kencana Prenada Media Group.

Creswell, John W. 2014. Penelitian Kualitatif &Desain Riset. Yogyakarta: PUSTAKA PELAJAR.

Forum Akademisi Papua Damai. 2012. Negosiasi “Noken Dialog untuk Papua Damai”. Jakarta: Imparsial.

Ndraha, Taliziduhu. 2011. Kybernology: Ilmu Pemerintahan Baru I. Jakarta: PT. Rineka Cipta.

Sara, La. 2014. Pengelolaan Wilayah Pesisir “ Gagasan Memelihara Aset Wilayah Pesisir dan Solusi Pembangunan Bangsa”. Bandung: Alfabeta.

Satori, Djam’an dan Aan Komariah. 2012. Metodologi Penelitian Kualitatif. Bandung: ALFABETA,cv.

Soemarwoto, Otto. 2003. Analisis Mengenai Dampak Lingkungan. Yogyakarta: Gadjah Mada University Press.

Soeroso. 2011. Praktik Hukum Acara Perdata: Tata Cara dan Proses Persidangan. Jakarta: Sinar Grafika

Sudjatmiko, Iwan Gargono. 2006. Gerakan Sosial: Wahana Civil Society bagi Demokratisasi. Jakarta: Pustaka LP3ES Indonesia.

Sugiyono. 2017. Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D. Bandung: ALFABETA,cv.

Surbakti, Ramlan. 2010. Memahami Ilmu Politik. Jakarta: PT. Grasindo

Susan, Novri. 2014. Pengatar Sosiologi Konflik. Jakarta: Prenamedia Group.

Winardi. 2007. Manajemen Konflik (Perubahan dan Pengembangan). Bandung: Mandar Maju.

Wirawan. 2013. Konflik dan Manajemen Konflik “ Teori, Aplikasi, dan Penelitian”. Jakarta: Salemba Humantika.

Sumber Peraturan:

Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah

Keputusan Presiden Nomor 52 Tahun 1995 Tentang Reklamasi Pantai Utara Jakarta.

Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia Nomor: SK.355/Menlhk/Setjen/Kum.9/5/2016.

Peraturan Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta No. 1 Tahun 2012 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah 2030.

Peraturan Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta No. 2 Tahun 2013 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2013-2017.

Peraturan Gubernur Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta No. 121 Tahun 2012 Tentang Penataan Ruang Kawasan Reklamasi Pantai Utara Jakarta.

Keputusan Gubernur Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor 2238 Tahun 2014 Tentang Pemberian Izin Pelaksanaan Reklamasi Pulau G Kepada PT Muara Wisesa Samudra.

Dokumen Instansi Pemerintahan:

Analisis Mengenai Dampak Lingkungan Reklamasi Pulau G Pantai Utara Jakarta.

Kajian Lingkungan Hidup Strategis Raperda Rencana Tata Ruang Kawasan Strategis Pantai Utara Jakarta.

Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan. (2017). Reklamasi Pantai Utara Jakarta. Jakarta: Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan.

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi DKI Jakarta Tahun 2013-2017

Sudijanto, Ari. (2017). Arahan Perbaikan Dokumen Lingkungan Reklamasi Pulau C, D E dan Pulau G. Jakarta: Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan.

Sumber Internet:

Badan Pusat Statistik. 2012. Population Of Indonesia by Province 1971, 1980, 1990,1995, 2000, 2010. Tersedia di

https://www.bps.go.id/linkTabelStatis/view/id/1267 (diakses 25 Februari 2017)

Berita SatuTV. 2016. Proyek Reklamasi Teluk Jakarta. Tersedia di https://www.youtube.com/watch?v=XZFjmmEH028 (diakses 13 Juni 2017)

Biro Informasi dan Hukum Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman RI. 2016. Komite Bersama Reklamasi Pantai Utara Jakarta Segera Tetapkan Rekomendasi 13 Pulau Lain. Tersedia di https://maritim.go.id/komite-bersama-reklamasi-pantai-utara-jakarta-segera-tetapkan-rekomendasi-13-pulau-lain/ (diakses 27 April 2017)

Firmanto, Danang. 2016. Nelayan Menang Pencabutan Izin Reklamasi Pulau G. Tersedia di https://m.tempo.co/read/news/2016/05/31/083775540/nelayan-menang-gugatan-pencabutan-izin-reklamasi-pulau-g (diakses 11 April 2017)

Kementerian Dalam Negeri RI. 2016. Daftar Luas Wilayah Provinsi di Indonesia. Tersedia di http://infopersada.com/nasional/pemerintahan-dan-wilayah/2-daftar-luas-wilayah-provinsi-di-indonesia.html (diakses 25 Februari 2017)

Kementerian Lingkungan Hidup Republik Indonesia. 2004. Sidang Pertama Gugatan 6 Perusahaan Kontraktor BP Pantura digelar. Tersedia http://www.menlh.go.id/sidang-pertama-gugatan-6-perusahaan-kontraktor-bp-pantura-digelar/ (diakses 11 Juni 2017)

Koalisi Selamatkan Teluk Jakarta. 2016. Somasi Terbuka Menolak Dilanjutkannya Reklamasi Teluk Jakarta. Tersedia di http://www.bantuanhukum.or.id/web/somasi-terbuka-menolak-dilanjutkannya-reklamasi-teluk-jakarta/ (diakses 29 September 2016)

Margianto, Heri. 2016. Jalan Panjang Reklamasi di Teluk Jakarta, dari Era Soeharto sampai Ahok. Tersedia di http://megapolitan.kompas.com/read/2016/04/04/10050401/Jalan.Panjang.Reklamasi.di.Teluk.Jakarta.dari.era.Soeharto.sampai.Ahok (diakses 26 April 2017)

Panjaitan, Luhut Binsar. 2016. Reklamasi Jakarta Dilanjutkan, Menko Maritim Jamin Kesejahteraan Nelayan. Tersedia di https://www.youtube.com/watch?v=rKLxPWKdnD0 (diakses 21 April 2017)

Republika[dot]co[dot]id. 2016. PTUN Didesak Batalkan Izin Reklamasi Pulau G. Tersedia di http://v2.bkprn.org/?p=2271 (diakses 26 April 2017)

Rochmi, Muhammad Nure. 2016. Memahami Reklamasi Pantai Utara Jakarta. Tersedia di https://beritagar.id/artikel/berita/memahami-reklamasi-pantai-utara-jakarta (diakses 20 September 2016)

Rocky Gunung Hasudungan, dkk. 2014. Statistik Daerah Provinsi DKI Jakarta 2014. Tersedia di http://jakarta.bps.go.id/backend/pdf_publikasi/Statistik-Daerah--Provinsi-DKI-Jakarta-2014.pdf (diakses 25 Februari 2017)

Satria, Lintar dan Bayu Hermawan. 2017. Koalisi Selamatkan Teluk Jakarta Tolak Sosialisasi AMDAL Reklamasi. Tersedia di http://nasional.republika.co.id/berita/nasional/jabodetabek-nasional/17/01/30/okkfgk354-koalisi-selamatkan-teluk-jakarta-tolak-sosialiasi-amdal-reklamasi (diakses 9 Juni 2017)

Suara Jakarta. 2015. Reklamasi Pantai Jakarta: Pengembang, Gubernur, atau Penjahat Lingkungan. Tersedia di http://suarajakarta.co/news/politik/reklamasi-pantai-jakarta-pengembang-gubernur-atau-penjahat-lingkungan/ (diakses 29 September 2016)




DOI: https://doi.org/10.24198/cosmogov.v4i1.18212

Article metrics

Abstract views : 0 | views : 0

Refbacks

  • There are currently no refbacks.


Copyright (c) 2018 Antik Bintari

Creative Commons License
This work is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial-ShareAlike 4.0 International License.

View My Stats

Creative Commons License

This work is licensed under a Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International License.

 

Published by:

Government Science Department 

Faculty of Social and Political Science - University of Padjadjaran. 

Jln. Raya Bandung Sumedang KM 21, Jatinangor 45363.

Phone. (022) 7796416; Fax.  (022) 7796974.

Email: cosmogov.unpad@gmail.com