AKSESIBILITAS PELAYANAN PUBLIK BAGI PENYANDANG DISABILITAS DI INDONESIA

Sari

Umumnya penyandang disabilitas masih memiliki stigma negative untuk beberapa masyarakat Indonesia. Penyandang disabilitas juga memiliki kesetaraan hak yang sama dengan warga negara Indonesia yang lain, salah satunya hak mendapatkan pelayanan public. Dengan adanya Pasal 19 mengenai hak pelayanan public, seharusnya penyandang disabilitas memiliki hak atas pelayanan public secara optimal, wajar, bermartabat tanpa diskriminasi.. Namun masih banyak fasilitas public yang diberikan oleh pemerintah tidak mendukung aksesibilitas pelayanan public bagi penyandang disabilitas. Oleh karena itu penting dilakukan kajian tentang aksesibilitas pelayanan publik yang dikhususkan untuk penyandang disabilitas di berbagai kota di Indonesia. Metode yang digunakan adalah pendekatan kualitatif melalui studi kepustakaan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa dari sepuluh kota di Indonesia masih belum optimal dalam aksesibilitas pelayanan public bagi penyandang disabilitas.

Generally, people with disabilities still have a negative stigma for some Indonesians. Persons with disabilities also have the same rights as other Indonesian citizens, one of which is the right to get public services. With the existence of Article 19 regarding the right to public services, persons with disabilities should have the right to optimal, fair, dignified public services without discrimination. However, there are still many public facilities provided by the government that do not support the accessibility of public services for persons with disabilities. Therefore, it is important to conduct a study on the accessibility of public services specifically for persons with disabilities in various cities in Indonesia. The method used is a qualitative approach through literature study. The results showed that out of ten cities in Indonesia, the accessibility of public services for persons with disabilities is still not optimal.