ALOKASI DASAR DAN KETENTUAN SOSIAL PADA PROGRAM BPJS KESEHATAN DI PROVINSI JAWA BARAT
Sari
ABSTRAK
Kesehatan merupakan salah satu aspek utama yang dapat menunjang keberfungsian sosial individu sehingga setiap individu dapat mempertahankan kehidupannya. Sebagai modal dasar untuk menjalankan peran masing-masing, kesehatan juga menjadi salah satu indikator untuk melihat pembangunan di suatu negara. Oleh karena itu, negara memiliki kewajiban untuk menjamin kesehatan rakyatnya, yaitu dengan menyediakan fasilitas kesehatan dan asuransi kesehatan sehingga seluruh kelompok masyarakat bisa mendapatkan pelayanan kesehatan tanpa terkecuali. Penelitian ini dilakukan dengan metode kajian pustaka dengan menggunakan keyword: penyelenggaraan BPJS di Jawa Barat, dimensi kebijakan sosial, bases allocation, dan social provisions. Hasil penelitian menunjukkan bahwa analisis dimensi kebijakan sosial pada penyelenggaraan BPJS Kesehatan di Indonesia, khususnya di Jawa Barat dapat dilakukan.
ABSTRACT
Health is one of the primary aspects that could promote individual social functioning so each individual could survive their lives. As a primary aspect of society to perform their own roles, health also becomes one of indicators for measuring development in the state. Therefore, a state has an obligation to ensure their citizen’s health by providing medical facilities and health insurance so the entire community could obtain health services without exception. This study was conducted with a literature study method by using keywords: BPJS Kesehatan performance in West Java, social policy dimensions, bases allocation, and social provisions. The result of this study will discuss how social policy dimensions, especially bases allocation and social provisions are applied in social policy that regulate the performance of BPJS Kesehatan.
Kata Kunci
Teks Lengkap:
PDFReferensi
Daftar Pustaka
Asian Development Bank. (2020). Outlook 2020. September, 152. https://globalfert.com.br/pdf/outlook_globalfert2020.pdf
BPJS Kesehatan. (2019, Januari 3). Visi dan Misi. Retrieved from BPJS-Kesehatan.go.id: https://www.bpjs-kesehatan.go.id/bpjs/pages/detail/2010/2
BPJS Kesehatan. (2020, Desember 2). Peserta. Retrieved from BPJS Kesehatan: https://bpjs-kesehatan.go.id/bpjs/index.php/pages/detail/2014/11
Comitted(MRC), myriad research. (2015). IndeksKepuasan Peserta dan Faskes terhadap BPJS Kesehatan Sukses Lampaui Target. BPJS Kesehatan. http://bpjs-kesehatan.go.id/bpjs/index.php/unduh/index/217
Dinas Kesehatan Jawa Barat. (2019). Profil Kesehatan Jawa Barat 2019. Bandung: Dinas Kesehatan Jawa Barat.
Fachrurrazi. (2020, November 13). Paparan BPJS Kesehatan. Retrieved from djsn.go.id: chrome-extension://oemmndcbldhttps://djsn.go.id/storage/app/media/BPJS%20Kesehatan%20-%20Edlik%20Bandung%2013%20Nov.pdf
Ferdiana, S. (2019, Oktober 29). BPJS Kesehatan Jabar dan BPRS Optimalkan Pelayanan JKN-KIS. Retrieved from Republika Nasional: https://nasional.republika.co.id/berita/q04pz3371/bpjs-kesehatan-jabar-dan-bprs-optimalkan-layanan-jknkis
Fedryansyah, M. (2016). Kebijakan Sosial Dalam Pembangunan. Share : Social Work Journal, 6(1). https://doi.org/10.24198/share.v6i1.13159
Gilbert, N., & Terrel, P. (2013). Dimensions of Social Welfare Policy. Pearson Education Inc.
Kadarisman, M., Kh, J., Dahlan, A., & Selatan, J. (2005). Analisis tentang Pelaksanaan Sistem Jaminan Sosial Kesehatan Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi. 07, 467–488.
Kasumaningrum, Y. (2019). 16 Persen Penduduk Jabar Belum Jadi Peserta BPJS Kesehatan. Bandung Raya: Pikiran Rakyat.
Mariyam, S. (2018). Sistem Jaminan Sosial Nasional Melalui Badan Penyelenggara Jaminan Sosial ( BPJS ) Kesehatan ( Perspektif Hukum Asuransi ). Jurnal Ilmiah UNTAG Semarang, 7(2), 36–42
Midgley, J. (2013). Pembangunan Sosial Teori & Praktik. (S. Eddyono, & M.L. Pinem, Eds.) London.
Putri, P. M., & Murdi, P. B. (2019). Pelayanan Kesehatan Di Era Jaminan Kesehatan Nasional Sebagai Program Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Kesehatan. Jurnal Wacana Hukum, 25(1), 80. https://doi.org/10.33061/1.jwh.2019.25.1.3046
Pujowati, Y. (2012). Implementasi Kebijakan Peningkatan Pelayanan Kesehatan (Tentang Pelaksanaan Program Jaminan Mutu Pelayanan Kesehatan Dasar di Puskesmas Ngronggot Kabupaten Nganjuk). GOVERNANCE Jurnal Kebijakan Dan Manajemen Publik, 31(1), 47–64.
Ranis, G., Stewart, F., & Samman, E. (2005). Human Development: Beyond the HDI.
Rein, M. (1977). Equity and Social Policy. Social Service Review, 51(4), 565–587.
Rys, V. (2011). Merumuskan Ulang Jaminan Sosial: Kembali ke Prinsip-prinsip Dasar. Jakarta Timur: PT Pustaka Alvabet.
Santoso, M. B. (2016). Kesehatan Mental Dalam Perspektif Pekerjaan Sosial. Share : Social Work Journal, 6(1). https://doi.org/10.24198/share.v6i1.13160
Soetomo. (1997). Efektivitas Kebijakan Sosial dalam Pemecahan Masalah Sosial. Jurnal Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik, 15(1), 15–28. https://jurnal.ugm.ac.id/jsp/article/view/10922/8163
Suheri, A. (2018). Wujud Keadilan Dalam Masyarakat Ditinjau Dari Perspektif Hukum Nasional. Morality : Jurnal Ilmu Hukum, 4(1).
Widiastuti, I. (2017). Pelayanan Badan Penyelenggaraan Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan di Jawa Barat. 91–101.
Wisana, I. D. G. K. (2001). Kesehatan sebagai Suatu Investasi. In Jurnal Ekonomi dan Pembangunan Indonesia (Vol. 1, Issue 2, pp. 42–51). https://doi.org/10.21002/jepi.v1i2.613
Zabda, S. S. (2016). Aktualisasi Nilai-Nilai Pancasila Sebagai Dasar Falsafah Negara dan Implementasinya Dalam Pembangunan Karakter Bangsa. Pendidikan Ilmu Sosial, 2(2), 106–114.
DOI: https://doi.org/10.24198/focus.v6i1.38181
Refbacks
- Saat ini tidak ada refbacks.
Focus: Jurnal Pekerjaan Sosial Terindeks Di: