TATA KELOLA PEMERINTAHAN DALAM MENGATASI KEMACETAN MELALUI PENYEDIAAN TRANSPORTASI PUBLIK (Studi Pada Pengelolaan Trans Metro Bandung Oleh Dinas Perhubungan Kota Bandung Tahun 2020)

Lula Aulia Nabilah, Antik Bintari, Ivan Darmawan

Abstrak


This research is motivated by the problem of congestion in Bandung City, where one of the main causes of congestion in Bandung City is an increase in the volume of vehicles on the road that cannot be accommodated by road capacity. Therefore, the government of Bandunf City made an effort to overcome congestion by providing the public transportation., one of them is the Trans Metro Bandung which is managed by Dinas Perhubungan of Bandung City. However, judging from the problems in the aspect of providing public transportation that is Trans Metro Bandung, its considered still far from the expected conditions in terms of management and quality of service to the community, so that the people of Bandung City have not made Trans Metro Bandung an alternative to driving. This article aims to describe how good governance is in overcoming congestion through the provision of public transportation, in this case a study on management of the Trans Metro Bandung which managed by Dinas Perhubungan of Bandung City in 2020. This research was conducted using a descriptive method with a qualitative approach. From the results of the study, its known that the Dinas Perhubungan of Bandung City has not been fully optimal in creating good governance in the transportation sector because it has not fullfilled all aspects of governance that is accountability, transparancy, openness, and the legal framework. Especially on the principle of transparancy, where there is still a lack of clarity between the objectives and the reality that occurs in the field related to the provision public transportation to overcome congestion.

 

Penelitian ini dilatarbelakangi oleh permasalahan kemacetan yang ada di Kota Bandung, dimana salah satu penyebab utama kemacetan di Kota Bandung adalah adanya peningkatan volume kendaraan di jalan yang tidak dapat ditampung oleh kapasitas jalan. Oleh karena itu, pemerintah Kota Bandung melakukan salah satu upaya untuk mengatasi kemacetan dengan menyediakan transportasi publik, salah satunya adalah bus Trans Metro Bandung yang dikelola oleh Dinas Perhubungan Kota Bandung. Namun, dilihat dari permasalahan dalam aspek penyediaan transportasi publik yaitu Trans Metro Bandung dinilai masih jauh dari kondisi yang diharapkan dari segi pengelolaan dan kualitas pelayanannya pada masyarakat sehingga masyarakat Kota Bandung belum menjadikan Trans Metro Bandung sebagai alternatif untuk berkendara. Artikel ini bertujuan untuk menjelaskan bagaimana tata kelola pemerintahan dalam mengatasi kemacetan melalui penyediaan transportasi publik, dalam hal ini studi pada pengelolaan Trans Metro Bandung oleh Dinas Perhubungan Kota Bandung tahun 2020. Penelitian ini dilakukan menggunakan metode deskriptif dengan pendekatan kualitatif. Dari hasil penelitian diketahui bahwa Dishub Kota Bandung belum sepenuhnya optimal dalam menciptakan tata kelola pemerintahan yang baik dalam bidang transportasi karena belum memenuhi semua aspek tata kelola pemerintahan yaitu akuntabilitas, transparansi, keterbukaan, dan kerangka hukum. Terutama pada prinsip transparansi, dimana masih ada ketidakjelasan antara tujuan dan realita yang terjadi di lapangan terkait penyediaan transportasi publik untuk mengatasi kemacetan.


Kata Kunci


Tata Kelola Pemerintahan, Kemacetan, Transportasi Publik, Trans Metro Bandung

Teks Lengkap:

PDF

Referensi


Sutopo, H.B. 2002. Metodologi Penelitian Kualitatif. Surakarta : Universitas Sebelas Maret Press.

Sugiyono. 2016. Metode Penelitian Kualitatif. Bandung : Alfabeta

Sedarmayanti. 2004. Good Governance (Kepemerintahan Yang Baik) Membangun Sistem Manajemen Kinerja Guna Meningkatkan Produktivitas Menuju Good Governance. Bandung : Mandar Maju.

Sedarmayanti. 2012. Good Governance (Kepemerintahan Yang Baik) Edisi Revisi. Bandung : Mandar Maju.

Anas Tahir. 2005. Angkutan Massal Sebagai Alternatif Mengatasi Persoalan Kemacetan Lalu Lintas Kota Surabaya. 3(3). 169-182.

Listifadah & Reni Puspitasari. 2015. Evaluasi Kinerja Trans Metro Bandung. 17 (2). 65-78.

Nia Gusti Lestari. 2017. Pengelolaan Sistem Transportasi Oleh Dinas Perhubungan Kota Pekanbaru Tahun 2013-2015. 4(1). 1-14.

Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan

Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 3 Tahun 2020 tentang Penyelenggaraan Perhubungan dan Retribusi di Bidang Perhubungan




DOI: https://doi.org/10.24198/janitra.v2i1.41099

Refbacks

  • Saat ini tidak ada refbacks.


Indexed on :