PENERAPAN KONSEP GOOD GOVERNMENT GOVERNANCE DALAM KUALITAS PELAYANAN AKTA PERCERAIAN DI SUKU DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL KOTA JAKARTA SELATAN

Algama Adena, Novie Indrawati Sagita, Aditya Candra Lesmana

Abstrak


 The application of Good Government Governance can be used as part of an effort to implement democratic principles in public services, looking at the current public service situation that needs to be applied regarding good governance in order to achieve good organizational goals. This study aims to determine and analyze the extent to which the application of the concept of good government governance in the quality of divorce certificate services at the South Jakarta City Population and Civil Registration Sub-dept. the quality of divorce certificate services at the South Jakarta City Population and Civil Registration Sub-Department. The research method used is descriptive research method with a qualitative approach. Data collection techniques using the methods of observation, interviews, and documentation. data analysis techniques using data reduction steps, data presentation, and drawing conclusions. The research was conducted in the South Jakarta Administrative City, to be precise at the Population and Civil Registration Sub-Department of the South Jakarta Administrative City. The results showed that the application of the concept of good government governance in the quality of divorce certificate services at the South Jakarta City Population and Civil Registration Sub-department, had implemented good government governance optimally where there were several indicators that had not been implemented in the South Jakarta City Population and Civil Registration Sub-dept.

 

Penerapan Good Government Governace dapat dijadikan sebagai bagian dari upaya untuk melaksanakan asas-asas demokrasi dalam pelayanan publik, melihat dari situasi pelayanan publik yang saat ini perlu di terapkan tentang good governance guna mencapai tujuan organisasi yang baik. Penelitian ini bertujuan Untuk mengetahui dan menganalisis sejauh mana penerapan konsep good government governance dalam kualitas pelayanan akta penceraian di Suku Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Jakarta Selatan.Untuk mengetahui kekuatan, kelemahan, tantangan, dan hambatan dan upaya alternatif dalam penerapan konsep good government governance dalam kualitas pelayanan akta penceraian di Suku Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Jakarta Selatan. Metode penelitian yang digunakan adalah metode penelitian deskriptif dengan pendekatan kualitatif. Teknik pengumpulan data menggunakan metode observasi, wawancara, dan dokumentasi. teknik analisis data dengan menggunakan langkah reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. Penelitian dilakukan di Kota Administrasi Jakarta Selatan, tepatnya pada Suku Dinas Kependudukan dan Pencatatan sipil Kota Administrasi Jakarta Selatan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penerapan penerapan konsep good government governance dalam kualitas pelayanan akta penceraian di Suku Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Jakarta Selatan, sudah menerapkan good government governance secara maksimal dimana terdapat beberapa indikator yang belum diterpakan di Suku Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Jakarta Selatan.


Kata Kunci


Good Government Governace,Pelayanan publik, Suku Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Jakarta Selatan.

Teks Lengkap:

PDF

Referensi


Mardiasmo. (2009). Akuntansi Sektor Publik. Yogyakarta: CV. Andi Offset.

Renyowijoyo, Muindro. (2010). Akuntansi Sektor Publik (Organisasi Nirlaba), Jakarta: Mitra Wacana Media.

JURNAL

Lauma, R., Pangemanan, S., & Sampe, S. (2019). Pengaruh Penerapan Prinsip- P rinsip Good governance Terhadap Kualitas Pelayanan Publik (Suatu Studi Kasus di Dinas Kependudukan dan Pencacatan Sipil Kabupaten Bolaang Mongondow Utara. Jurnal Jurusan Ilmu Pemerintahan, 3(3), 2-9.

Maulida, A. B., Susbiyani, A., & Maharani, A. (2021). Penerapan Prinsip Good Government Governance Dalam Pengelolaan Alokasi Dana Desa. Jurnal Akuntansi Terapan dan Bisnis, 1(1), 76-82.

Sampe, S., Lauma, R., & Sampe, S. (2019). Pengaruh Penerapan Prinsip-Prinsip Good Governance terhadap Kualitas Pelayanan Publik (Suatu Studi Kasus di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bolaang Mongondow Utara). Jurnal Jurusan Ilmu Pemerintahan, 3(3), 2-9.

PERUNDANG-UNDANGAN

Indonesia. (2014). Undang-undang Nomor 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintah.

Pemerintah Provinsi DKI Jakarta. (2010). Peraturan Gubernur Provinsi DKI Jakarta No. 85 Tahun 2019 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil.

WEBSITE

Laveda, M. (2020, September 3). Perceraian Melonjak, Pengadilan Agama Jaktim Kewalahan. https://www.republika.co.id.

Pemerintah DKI Jakarta. (2008). Wilayah Jakarta Selatan. Dipetik Maret 25, 2022, dari selatan.jakarta.go.id: https://selatan.jakarta.go.id/page-profiljaksel

Rhyatokotua. (n.d.). Faktor-Faktor yang Menentukan Kinerja Pelayanan Publik Bidang Pendaftaran Penduduk dengan SIAK pada Dinas Catatn Pendidikan dan Catatan Sipil Kabupten Gianyar. https://www.slideshare.net.

Sajangbati, H. (Penulis), & iNews Pagi (Sutradara). (2020). Masa Pandemi COVID-19, Angka Perceraian di Jakarta Selatan Meningkat [Gambar Hidup].

Saputra, Y. (2020, Juli 22). Duh! Gara-gara Corona, Angka Perceraian di DKIMelonjak Tinggi. https://poskota.co.id.




DOI: https://doi.org/10.24198/janitra.v2i1.41101

Refbacks

  • Saat ini tidak ada refbacks.


Indexed on :