PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DALAM PROGRAM KAMPUNG KB DI KELURAHAN CIBANGKONG (STUDI PADA KAMPUNG KB NGAHIJI CIBANGKONG, KOTA BANDUNG)

Fanny Fairuz Nazneen, Wahju Gunawan, Jovanscha Qisty Adinda FA

Abstrak


            Factors that can cause poverty in Indonesia include: the fact that there are still many areas in Indonesia that are isolated as a result of topography and accessibility conditions, resulting in difficulty accessing basic services, powerlessness, low-quality human resources, low investment, and the impact of disasters and climate change. Apart from the need for equitable distribution of development in every corner of the regions in Indonesia, another factor that needs to be addressed in alleviating poverty is the  community.
          This study aims to find out and describe how the implementation of community empowerment took place in Kampung KB Ngahiji Cibangkong. The research method used was descriptive and qualitative to describe the actual conditions of community empowerment in Ngahiji Cibangkong KB Village. The data collection techniques used are interviews, observation, literature review, and documentation.
The results of this study indicate that community empowerment in Kampung KB Ngahiji Cibangkong is well implemented. However, it is necessary to optimize the empowering aspect because the community is not aggressive enough to carry out community empowerment through economic activities. For this reason, it is necessary to engage in active promotion so that community empowerment activities are carried out more properly. The results of the SWOT identification have strengths and opportunities that can be an advantage over existing weaknesses and threats, so that they have a good impact on the continuation of the implementation of community empowerment in the Ngahji Cibangkong KB Village.

 

Faktor-faktor yang dapat menyebabkan kemiskinan di Indonesia diantarannya adalah : masih banyak daerah di Indonesia yang terisolasi sebagai dampak dari kondisi topografi dan aksesbilitas, sulitnya akses layanan dasar, ketidakberdayaan, kualitas SDM rendah, rendahnya investasi masuk, dan dampak dari bencana maupun perubahan iklim yang dapat menyebakan kemiskinan. Selain perlu adanya pemerataan pembangunan di setiap pelosok daerah-daerah di Indonesia, faktor lain yang perlu dibenahi dalam pengentasan kemiskinan adalah masyarakat.

Penelitian ini bertujua n untuk mengetahui dan mendeskripsikan bagaimana pelaksanaan pemberdayaan masyarakat di Kampung KB Ngahiji Cibangkong. Metode Penelitian yang digunakan ada kualitatif deskriptif untuk menggambarkan kondisi yang sebenarnya dalam pemberdayaan masyarakat di Kampung KB Ngahiji Cibangkong. Teknik Pengumpulan data yang digunakan adalah melalui wawancra, observasi, studi pustaka dan dokumentasi.

Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa pemberdayaan masyarakat di Kampung KB Ngahiji Cibangkong ini terlaksana dengan baik. Namun, perlu pengoptimalan kembali pada aspek empowering dikarenakan masyarakat yang kurang gencar dalam melaksanakan pemberdayaan masyarakat melalui kegiatan ekonomi. Untuk itu diperlukan kembali, giat promosi agar kegiatan pemberdayaan masyarakat semakin terlaksana dengan baik. Hasil Identifikasi SWOT memiliki kekuatan dan peluang yang dapat menjadi keunggulan atas kekurangan dan ancaman yang ada, sehingga berdampak baik bagi kelanjutan pelaksanaan pemberdayaan masyarakat di Kampung KB Ngahji Cibangkong.


Kata Kunci


Pemberdayaan Masyarakat, Kampung KB

Teks Lengkap:

PDF

Referensi


Dr. H. Inu Kencana Syafiie, M. (2003). PENGANTAR ILMU PEMERINTAHAN. Bandung: Refika Aditama.

Finer, S. E. (1974). Comparative Government. Harmondsworth: Penguin Books.

Isbandi Rukminto, Adi. 2008. Intervensi Komunitas, Pengembangan Masyarakat sebagai Upaya Pemberdayaan Masyarakat. PT. Raja Grafindo Persada. Jakarta

Muhadam, L. (2011). Memahami Ilmu Pemerintahan. Jakarta: Rajagrafindo.

Najiyati, Sri. Dkk, 2014. Pemberdayaan Masyarakat di Lahan Gambut. Wetlands International – Indonesia Programme. Bogor.

Noor, M. (2011) ‘Pemberdayaan Masyarakat’, Jurnal Ilmiah Civis, 1(2), pp. 87– 99.

Hayati, N. (2020). The Role of Community Library Rumah Asa in Empowerment of Communities in Karangkajen Yogyakarta. KOLOKIUM Jurnal Pendidikan Luar Sekolah, 8(1), 54–61. https://doi.org/10.24036/kolokium-pls.v8i1.390

Listya, H. (2010). Pengaruh Partisipasi Masyarakat terhadap Tingkat Keberhasilan Proyek Pemberdayaan Masyarakat di Kabupaten Banyuwangi. Institu

Pragita, R. A. B., & Rembang, M. (2019). Persepsi Masyarakat tentang Pentingnya Keluarga Berencana di Desa Doloduo Kecamatan Dumoga Barat. 53(9), 1689–1699. https://ejournal.unsrat.ac.id/index.php/actadiurnakomunikasi/article/downloa d/32016/30402

https://databoks.katadata.co.id/datapublish/2022/02/28/angka-perceraian-naik-paling-banyak-terjadi-di-jawa-barat#:~:text=Kasus%20perceraian%20di%20Jawa%20Barat,talak%20(diajukan%20pihak%20suami). Diakses pada 10 Mei 2022 Pukul 16.00.

Laporan Kinerja MOTEKAR, Form Pelaporan Kinerja Motekar. Diakses di: sites.google.com/view/motekar Diakses pada 11 Mei – 10 Januari 2022.

Program Motivator Ketahanan Keluarga. Diakses di: https://dp3akb.jabarprov.go.id/ketahanan-keluarga/#. Diakses pada 30 September – 03 Desember 2022

Jumlah Penduduk Kabupaten dan Kota di Jawa Barat. Diakses di: https://jabar.bps.go.id/indicator/12/133/1/jumlah-penduduk-menurut-kabupaten-kota.html

Dokumentasi Kegiatan Motekar. Diakses di: https://instagram.com/motekar.jabar

Budiani, N. W. (2007). Efektivitas Program Penanggulangan Pengangguran Karang Taruna "Eka aruna Bakti" Desa Sumera Kelod, Kecamatan Denpasar Timur, Kota Denpasar. Jurnal Ekonomi dan Sosial Input, 49-57.

Firdaus Saleh, A. R. (2014). Pedoman Umum Program Motivator Ketahanan Keluarga (MOTEKAR) di Jawa Barat. Bandung: Badan Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana.

Sunarti, E. (2020, Mei 14). Rintisan Indikator Ketahanan Keluarga. Retrieved from IPB: http://euissunarti.staff.ipb.ac.id/files/2020/10/KAJIAN-R-IKK-KPPPA-SHORT-VERSION.pdf

Undang-Undang No. 1 Tahun 2004

Undang-Undang Nomor 52 Tahun 2009 Tentang Kependudukan dan Pembangunan Keluarga

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintah Daerah

Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan

Peraturan Menteri Perlindungan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 6 Tahun 2013 tentang Pelaksanaan Pembangunan Ketahanan Keluarga.

Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 19 Tahun 2014 Pasal 30 tentang Penyelenggaraan Pembangunan Ketahanan Keluarga

Peraturan Gubernur No. 55 Tahun 2018




DOI: https://doi.org/10.24198/janitra.v3i2.52654

Refbacks

  • Saat ini tidak ada refbacks.


Indexed on :