Keadilan atau Penghakiman? Analisis Cancel Culture sebagai Sanksi Sosial di Media Sosial

Abstrak

Fenomena cancel culture menjadi salah satu bentuk kontrol sosial yang berkembang seiring meningkatnya penggunaan media sosial dalam kehidupan masyarakat. Melalui berbagai platform digital, masyarakat dapat secara kolektif memberikan kritik, penolakan, maupun penghentian dukungan terhadap individu atau kelompok yang dianggap melanggar norma sosial dan moral yang berlaku. Di satu sisi, cancel culture dipandang sebagai sarana untuk menuntut akuntabilitas sosial dan memperjuangkan keadilan. Namun di sisi lain, fenomena ini juga menimbulkan perdebatan karena berpotensi berkembang menjadi bentuk penghakiman publik yang mengabaikan prinsip-prinsip hukum. Artikel ini bertujuan untuk menganalisis cancel culture sebagai bentuk sanksi sosial dalam masyarakat digital melalui perspektif sosiologi hukum. Penelitian dilakukan menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan studi literatur. Data diperoleh dari berbagai sumber, seperti buku, jurnal ilmiah, artikel penelitian, serta dokumen lain yang relevan dengan fenomena cancel culture, kontrol sosial, dan sosiologi hukum. Hasil penelitian menunjukkan bahwa cancel culture merupakan produk masyarakat digital yang lahir dari perkembangan media sosial sebagai ruang publik. Kemunculannya dipengaruhi oleh berbagai faktor, seperti pelanggaran norma sosial, ketidakpuasan terhadap mekanisme hukum formal, serta mobilisasi opini publik di ruang digital. Sebagai bentuk sanksi sosial, cancel culture berfungsi untuk menegakkan norma dan mendorong akuntabilitas, tetapi juga berpotensi menimbulkan dampak negatif berupa perundungan digital, hilangnya reputasi, pembungkaman kebebasan berekspresi, dan praktik trial by social media. Oleh karena itu, cancel culture menunjukkan adanya dilema antara upaya mewujudkan keadilan sosial dan kecenderungan terjadinya penghakiman publik di era digital.