KAPASITAS PEMERINTAH DAERAH DALAM MENINGKATKAN KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN DI KAWASAN PUBLIK DADAHA, KOTA TASIKMALAYA TAHUN 2024

Abstrak

Penelitian ini bertujuan menganalisis kapasitas pemerintah daerah dalam meningkatkan ketentraman dan ketertiban di Kawasan Publik Dadaha Kota Tasikmalaya Tahun 2024 menggunakan teori state capacity dari Lodge dan Wegrich (2014) yang meliputi delivery capacity, regulatory capacity, coordination capacity, dan analytical capacity. Penelitian menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan deskriptif. Data dikumpulkan melalui observasi, wawancara, dokumentasi, dan studi kepustakaan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kapasitas pemerintah daerah belum optimal. Pada dimensi delivery capacity, pelaksanaan kebijakan penertiban belum mampu menciptakan keteraturan yang berkelanjutan.. Pada dimensi regulatory capacity, penegakan regulasi belum dilakukan secara konsisten. Pada dimensi coordination capacity, koordinasi antarinstansi masih bersifat informal dan belum terintegrasi secara efektif. Sementara itu, pada dimensi analytical capacity, pemerintah belum memiliki basis data dan pemetaan masalah yang akurat. Oleh karena itu, diperlukan penguatan koordinasi lintas aktor, penegakan regulasi yang konsisten, peningkatan sistem pengawasan berbasis data, serta penyediaan mekanisme pengaduan masyarakat guna mewujudkan kawasan publik yang aman, tertib, dan nyaman.

This study aims to analyse the capacity of the local government to improve peace and order in the Dadaha Public Area of Tasikmalaya City in 2024, using the state capacity theory proposed by Lodge and Wegrich (2014), which encompasses delivery capacity, regulatory capacity, coordination capacity, and analytical capacity. The study employs a qualitative method with a descriptive approach. Data were collected through observation, interviews, documentation, and literature review. The results indicate that the local government’s capacity is not yet optimal. In the dimension of delivery capacity, the implementation of enforcement policies has not yet been able to create sustainable order. In the dimension of regulatory capacity, the enforcement of regulations has not been carried out consistently. In the coordination capacity dimension, inter-agency coordination remains informal and has not been effectively integrated. Meanwhile, in the analytical capacity dimension, the government does not yet possess an accurate database or problem mapping. Therefore, there is a need to strengthen cross-actor coordination, ensure consistent regulatory enforcement, improve data-driven monitoring systems, and provide public complaint mechanisms to realise public spaces that are safe, orderly, and comfortable.